KBB, WARNAJEMBAR.COM– Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Dadang M. Naser, SH, S.IP., MIPol., kembali melaksanakan rutinitas reses di kawasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada hari pertama masa percobaan 2024-2025.
Reses yang berlangsung pada 12 mencapai 20 Desember 2024 ini memberikan kesempatan bagi Dadang untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.
Pada Senin, 16 Desember 2024, Dadang mengunjungi Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB yang merupakan salah satu kawasan pertanian utama di KBB.
Menyerap Aspirasi Petani Desa Cilame
Dalam rutinitas reses kali ini, Dr. H. Dadang M. Naser mengunjungi kelompok tani (gapoktan) di Desa Cilame yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan peternakan.
Rutinitas ini juga dihadiri oleh warga desa sekitar, seperti Cipatat dan Padalarang. Dadang menyampaikan, reses ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota dewan dan konstituen serta menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
“Di sini kami bertemu dengan kelompok petani, peternak dan warga dari berbagai daerah. Selain mendengarkan aspirasi mereka, saya juga mengunjungi lokasi perkebunan mereka,” kata Dadang saat ditemui di lokasi.
Masalah Pupuk, Masalah Utama di Bandung Barat
Salah satu keluhan utama petani di Desa Cilame adalah permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk.
Diakui Dadang, sulitnya dapatkan pupuk saat musim tanam menjadi kendala besar bagi petani. Pupuk yang sulit didapat atau harganya yang melambung tinggi memberikan beban yang cukup besar bagi petani.
“Kami berupaya mengatur distribusi pupuk bersubsidi agar lebih merata juga tidak ada petani yang merasakan kesulitan. Jangan hingga harga pupuk bersubsidi sepertinya tidak stabil, akibat akan merugikan petani,” kata Dadang.
Komitmen Komisi IV DPR RI Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Selain persoalan pupuk, Dadang juga menyinggung pentingnya ketahanan pangan nasional khususnya di Bandung Barat.
Menurutnya, sektor pertanian harus segera diperkuat dengan menggunakan pemberdayaan koperasi petani dan memberi dukungan kebijakan yang memberi dukungan ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional.
