Bandung Barat – WarnaJembar.com // Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, serta Satuan Tugas Administrasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/2/2026), bertempat di Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, dengan saksi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan KBB Abdul Rosyid serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Eva Nurhasanah, dan rohaniawan Kepala KUA Padalarang A. Kurnia.
Pelantikan turut dihadiri Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Andi Sugandi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KBB Anni Roslianti, serta para camat dari Kecamatan Cikalongwetan, Ngamprah, Batujajar, Cihampelas, Lembang, Parongpong, Cisarua, Padalarang, Cipeundeuy, dan Cipatat.
Pada Tahun Anggaran 2026, Program PTSL akan dilaksanakan di 40 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan melibatkan Tim I, Tim II, dan Tim III. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna menyukseskan pelaksanaan PTSL.
“Keberhasilan PTSL membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, camat, maupun kepala desa. Diperlukan koordinasi yang baik, kerja sama yang solid, serta komitmen bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh panitia dan satuan tugas agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
Melalui pelantikan ini, diharapkan seluruh tim yang telah dikukuhkan dapat bekerja secara efektif dan akuntabel dalam melaksanakan pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Program PTSL di Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu mendorong terwujudnya tertib administrasi pertanahan, meminimalisasi potensi sengketa tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset.(Aa/Red)
