Bandung Barat – WarnaJembar.com // Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Bukan karena gebrakan besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, melainkan karena munculnya keluhan terkait semakin ketatnya akses masyarakat menuju gedung yang sejatinya disebut sebagai rumah rakyat.
Situasi ini menimbulkan ironi. Rakyat memilih para wakilnya untuk menyuarakan kepentingan mereka, tetapi ketika rakyat datang langsung membawa aspirasi, justru akses menuju gedung wakil rakyat dipertanyakan.
Dendi menjadi salah satu pengusaha muda Bandung Barat yang mempertanyakan kondisi tersebut. Ia menilai gedung DPRD semestinya tidak menciptakan jarak antara masyarakat dengan wakil rakyat.
Menurutnya, gedung DPRD dibangun menggunakan uang rakyat sehingga masyarakat tidak seharusnya diperlakukan layaknya tamu asing yang harus melewati berbagai pembatasan untuk sekadar masuk dan menyampaikan kepentingan.
“Gedung ini milik masyarakat dan dibangun dari pajak masyarakat. Masa kita sebagai masyarakat tidak boleh masuk? Kalau seperti ini, seolah-olah ada diskriminasi,” ujar Dendi saat di wawancarai pihak media di depan kantor DPRD KBB.
Ia juga mempertanyakan alasan petugas keamanan yang menyebut dirinya tidak memiliki janji untuk bertemu pihak tertentu di dalam gedung. Padahal, Dendi mengaku sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sekretaris DPRD maupun Camat Cililin mengenai keperluannya.
Persoalan semakin sensitif ketika Dendi mempertanyakan apakah penampilan fisiknya, termasuk tato yang dimilikinya, ikut memengaruhi perlakuan yang diterimanya.
“Apakah karena saya bertato kemudian menjadi diskriminasi? Menurut saya tidak boleh seperti itu,” tegasnya.»
Jangan Jadikan SOP Sebagai Alibi Menutup Pintu
Keamanan gedung pemerintahan memang penting. Namun, keamanan seharusnya tidak menghapus fungsi DPRD sebagai lembaga yang harus terbuka terhadap masyarakat.
Jika memang terdapat SOP mengenai keluar-masuk gedung, publik berhak mengetahui apakah aturan tersebut benar-benar diterapkan secara proporsional atau justru menjadi pagar administratif yang membuat masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi.
Dendi meminta pihak terkait mengevaluasi sistem pengamanan dan pelayanan di Gedung DPRD KBB, termasuk kinerja petugas keamanan serta penerapan SOP di lapangan.
Sebab, aturan dibuat untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk membuat publik merasa tidak diterima di rumahnya sendiri.
Ketika Rakyat Harus Mengetuk Pintu Rumahnya Sendiri
DPRD merupakan lembaga perwakilan. Para anggota dewan duduk di kursinya karena mendapatkan mandat dari masyarakat.
Karena itu, ketika masyarakat datang membawa persoalan, kritik maupun aspirasi, seharusnya yang dibangun adalah ruang dialog, bukan jarak.
Informasi mengenai pembatasan akses terhadap masyarakat, termasuk ormas dan LSM yang hendak melakukan audiensi maupun diskusi, semakin menambah tanda tanya mengenai keterbukaan DPRD KBB.
Publik tentu tidak menuntut gedung DPRD menjadi tempat yang bebas tanpa aturan.
Namun, jangan sampai aturan keamanan berubah menjadi tembok yang membuat rakyat kesulitan bertemu dengan orang-orang yang mereka pilih sendiri.
DPRD Rumah Rakyat atau Benteng Para Penguasa?
Pertanyaan publik kini semakin tajam.
Jika rakyat sulit masuk ke gedung DPRD, lalu untuk siapa sebenarnya gedung itu dibangun?
Apakah DPRD KBB sedang memperbaiki tata kelola keamanan?
Atau tanpa disadari justru sedang menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan rakyat?
Sebab, rumah rakyat seharusnya tidak membuat pemiliknya merasa menjadi orang asing.
Rakyat tidak meminta diperlakukan istimewa. Rakyat hanya ingin diberikan ruang yang layak untuk menyampaikan suara.
Jangan sampai demokrasi hanya terlihat ketika pemilu tiba, sementara setelah kursi kekuasaan diduduki, pintu komunikasi perlahan ditutup.
Wakil rakyat jangan sampai hanya dekat ketika membutuhkan suara, tetapi menjauh ketika rakyat datang membawa persoalan.
Kini DPRD dan Sekretariat DPRD KBB memiliki pekerjaan penting untuk menjawab keresahan tersebut.
Sebab satu hal yang harus diingat: gedung itu bukan benteng kekuasaan. Ia dibangun dari uang rakyat dan seharusnya selalu memiliki pintu bagi rakyat.
Jika pintu itu semakin sulit dibuka, wajar bila publik mulai bertanya:
“Jangan-jangan yang sedang dijaga bukan lagi rumah rakyat, tetapi kenyamanan para penghuninya dari suara rakyat.”
