WARNAJEMBAR.COM – Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) merupakan dokumen penting yang sangat dibutuhkan oleh startup di Indonesia untuk memastikan kepatuhan hukum dan kelancaran operasional. SKDP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti alamat terdaftar perusahaan, sekaligus menjadi dasar untuk memperoleh izin usaha, pembukaan rekening financial institution, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa dokumen ini, sebuah startup akan menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum yang bisa menghambat perkembangan bisnisnya.
SKDP memberikan banyak sekali manfaat bagi startup terutama dalam hal validitas operasional. Selain sebagai syarat untuk dapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya, dokumen ini juga diperlukan untuk membuka rekening financial institution perusahaan dan mendaftarkan NPWP. Selain itu, dengan adanya SKDP akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, mitra dan klien, sebab memperlihatkan bahwa perusahaan beroperasi secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Tetapi, proses pengurusan SKDP bukannya tanpa tantangan. Startup harus segera memastikan alamat yang digunakan sesuai dengan peraturan zonasi yang berlaku, terutama jika bisnisnya beroperasi di kawasan perumahan atau non-komersial. Selain itu, proses pengajuannya dapat rumit sebab memerlukan berbagai dokumen pendukung seperti perjanjian sewa atau izin mendirikan bangunan. Untuk itu, penting untuk memahami peraturan setempat dan mempersiapkan dokumen dengan cermat untuk menghindari penundaan.
Proses permohonan SKDP diawali dengan untuk memilih alamat yang cocok untuk usaha, kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan ke kantor kelurahan atau kelurahan setempat. Setelah permohonan disetujui, perusahaan akan dapatkan SKDP yang bisa digunakan untuk melanjutkan proses bisnis lainnya, seperti pendaftaran pajak atau pengajuan izin industri khusus. Dengan persiapan yang tepat, startup bisa memastikan kelancaran operasional dan memenuhi seluruh kewajiban hukum di Indonesia.
Sumber: VRITIME
