Mahdi Angkat Persoalan Minimnya Anggaran OPD, DPRD KBB Siapkan Evaluasi Menyeluruh Menuju APBD 2027

BANDUNG BARAT – WarnaJembar.com // Persoalan keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung Barat mendapat perhatian DPRD KBB. Minimnya dukungan anggaran tersebut menjadi catatan penting yang harus dibenahi agar pelaksanaan tugas pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan publik tidak mengalami hambatan.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, menegaskan bahwa persoalan anggaran perangkat daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran aktivitas serta pelaksanaan program kerja di masing-masing instansi.


Hal tersebut mencuat setelah DPRD menyelesaikan rapat penyampaian nota komisi. Dari hasil pembahasan tersebut, terungkap adanya sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keterbatasan alokasi anggaran bagi perangkat daerah.

“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ujar Mahdi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD KBB meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai arah dan kesiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Mahdi menyampaikan, pembahasan anggaran mendatang harus diawali dengan melihat kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Terlebih, realisasi pendapatan daerah pada 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga turut memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi dasar evaluasi agar penyusunan anggaran berikutnya tidak hanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan operasional dan prioritas program setiap perangkat daerah.

DPRD pun berencana membedah berbagai persoalan penganggaran bersama TAPD secara lebih mendalam. Pembahasan akan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing perangkat daerah, sekaligus mencermati berbagai kendala yang selama ini memengaruhi pelaksanaan program kerja.

Baca Juga:  Camat Padalarang Agus Ahmad Memaparkan Terkait Musrenbang di Wilayahnya Untuk Tahun 2024

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi penganggaran yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap perangkat daerah memperoleh dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya.

Bagi DPRD, penyusunan APBD bukan sekadar proses menentukan angka pendapatan dan belanja, melainkan bagian penting dari upaya memastikan keberlangsungan pembangunan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Mahdi berharap, melalui evaluasi dan pembahasan secara terperinci bersama TAPD, berbagai persoalan keuangan daerah dapat diurai dan dicarikan solusi terbaik demi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.

“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai, tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkasnya. (An/Red)

Tinggalkan Balasan