Bandung Barat – WarnaJembar.com // Perkembangan bisnis pasar modern di Kabupaten Bandung Barat (KBB) perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. DPRD KBB pun mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar lebih mengedepankan prinsip keadilan serta keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, sehingga pertumbuhan pusat perbelanjaan dan jaringan minimarket tidak berjalan dengan mengabaikan keberadaan warung tradisional, pedagang pasar rakyat, maupun pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi masyarakat.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan bahwa penataan pasar modern tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan perkembangan bisnis. Pemerintah daerah harus memiliki keberanian dalam mengatur persebaran lokasi usaha modern agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil.
Menurutnya, pengaturan jarak dan titik pendirian pasar modern menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi tersebut. Jangan sampai keberadaan usaha bermodal besar justru mempersempit kesempatan masyarakat kecil dalam menjalankan roda perekonomian.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.
Lebih jauh, DPRD KBB menginginkan agar perusahaan ritel modern tidak hanya menjadikan Bandung Barat sebagai lokasi pengembangan bisnis, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Salah satu langkah yang didorong adalah membuka akses pemasaran bagi produk UMKM daerah di jaringan minimarket dan pusat perbelanjaan modern. Dengan pola kemitraan yang jelas, produk hasil usaha masyarakat setempat diharapkan mampu bersaing dan memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas.
Asep Dedi menilai, keterlibatan UMKM lokal harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan regulasi. Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh perusahaan besar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan distribusi.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodasi, mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam pembahasan perubahan Raperda, sejumlah poin strategis turut dimasukkan, di antaranya persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola swasta dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola kemitraan bersama UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja dari wilayah setempat, serta kajian dampak terhadap pasar yang sudah lebih dahulu beroperasi.
Regulasi tersebut juga mencakup pengaturan jam operasional toko swalayan, termasuk ketentuan pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional. Sementara dari sisi administrasi, dilakukan penyesuaian mekanisme perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), disertai fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat.
Tidak kalah penting, pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan akan diperkuat melalui keterlibatan perangkat daerah terkait secara terintegrasi. Penyesuaian sanksi administratif juga menjadi bagian dari materi perubahan guna memastikan setiap pelaku usaha menjalankan ketentuan yang berlaku.
DPRD KBB berharap perubahan Perda ini mampu menjadi pijakan dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih berkeadilan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan ruang bagi investasi dan pertumbuhan ritel modern, tetapi juga memastikan pelaku usaha kecil mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan akses yang setara untuk berkembang.
Pada akhirnya, kemajuan ekonomi Bandung Barat tidak semestinya hanya diukur dari menjamurnya minimarket dan pusat perbelanjaan. Keberadaan warung tradisional, pasar rakyat, serta UMKM lokal juga harus menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. (Aa/Red)
