Ngamprah- Warnajembar.com // Rapat Koordinasi Persiapan Forum Konsultasi Publik Data Hasil Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) KBB di gelar di aula kantor kecamatan ngamprah,Senin 17/04/2023
Acara ini di pimpin oleh camat ngamprah Agnes virganty S.STP.,M.Si yang didampingi oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Rudi Hermawan, Kepala BPS KBB Ahmad Muhamad soleh serta dihadiri oleh 11 kepala desa kecamatan ngamprah
tujuan dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut adalah untuk penyempurnaan basis data program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta terkait dengan Forum Konsultasi Publik (FKP) data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei 2023 mendatang, sehingga diperlukan rapat koordinasi antara stakeholder terkait.
Kepala BPS KBB Ahmad Muhamad soleh mengatakan
“Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ngamprah sambut kegiatan PKP ini dan kegiatan sensus pertanian 2023 ini dengan memberikan data yang sebenar benarnya berdasarkan kondisi lapangan karena dengan data yang benar akan membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta ketersediaan pangan nasional,”ucapnya.
PKP ini sendiri merupakan satu kegiatan dari registrasi sosial ekonomi tahun 2022 yang laku dan PKP ini merupakan kegiatan yang paling akhir sehingga nanti akan muncul satu daftar nama yang perlu diserahkan kepada pemerintah untuk di follow up dengan program bantuan.
Sementara untuk sensus pertanian dilaksanakan di bulan di bulan Juni dan Juli 2023.
Mengenai bantuan sendiri BPS tidak berkepentingan, yang menentukan bantuan itu adalah pemerintah pusat dan BPS hanya mendata saja,”ucapnya.
Camat ngamprah Agnes virganty S.STP.,M.Si menambahkan”Alhamdulillah pada hari ini kecamatan Ngamprah merupakan Kecamatan pertama di Bandung Barat , Bapak kepala juga hadir kami juga mendapat surat edaran Bapak Bupati Bandung Barat bahwa di bulan April ini akan dilaksanakan forum konsultasi publik dan sensus pertanian, dan 11 desa se kecamatan Ngamprah hadir secara langsung yang di fasilitasi oleh Bapak kepala desa ,Bapak dan ibu kades hadir didampingi oleh asisten fasilitator,”ujarnya.
Semoga saja dengan jadwal yang telah ditetapkan dari BPS para kepala desa juga bisa menghimbau kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan pelaksanaannya kemudian juga dapat menjawab dengan sebenar benarnya untuk mendapatkan data yang akurat, kami juga akan berkolaborasi dengan para ketua RW dan RT sehingga kegiatan ini bisa sukses untuk menghasilkan satu data Indonesia dan juga kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung Barat khusunya kecamatan Ngamprah bisa menjadi 0%,”Pungkasnya.
(AdMin /Red)
