Cikalong Wetan, WarnaJembar.com // Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam membangun sektor perikanan yang lebih terintegrasi memasuki babak baru. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemkab Bandung Barat resmi meluncurkan JARING MINA SPPG, sebuah konsep yang mempertemukan potensi perikanan desa dengan kebutuhan pangan bergizi melalui jaringan kerja dari hulu hingga hilir.
Peluncuran yang berlangsung di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kamis, 1 Oktober 2026, menjadi momentum untuk membangun pola kerja baru yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
JARING MINA SPPG dirancang dengan mempertemukan empat mata rantai utama, yakni UPTD Pembenihan Ikan, KDMP dan pembudidaya, Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta SPPG. Keempat unsur tersebut diharapkan mampu membentuk satu ekosistem yang saling menguatkan.
Konsep yang dikembangkan Pemkab Bandung Barat ini bukan hanya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi ikan. Lebih jauh, produksi diarahkan agar memiliki tujuan pasar yang jelas, pengolahan yang memberikan nilai tambah, serta jalur distribusi yang dapat terhubung langsung dengan kebutuhan SPPG.
Dengan pola tersebut, ikan yang dibudidayakan masyarakat desa tidak berhenti sebagai hasil produksi semata. Komoditas tersebut diharapkan dapat bergerak melalui proses pengolahan hingga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat.
Di dalam skema JARING MINA SPPG, UPTD Pembenihan Ikan memiliki peran pada penyediaan benih berkualitas. Selanjutnya KDMP bersama pembudidaya menjalankan budidaya sekaligus memperkuat fungsi ekonomi desa. Produk hasil budidaya kemudian dapat diolah UPI sebelum diserap oleh SPPG sebagai bagian dari rantai pangan bergizi.
Pola ini sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi KDMP untuk berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, Dra. Sri Dustirawati, M.Si, menekankan bahwa KDMP diharapkan tidak hanya berdiri sebagai lembaga formal, tetapi mampu mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang nyata.
Keterlibatan KDMP dalam budidaya dan agregasi hasil produksi diharapkan dapat memberikan kepastian pasar kepada pembudidaya sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi desa yang lebih terorganisasi.
Dari sisi pemenuhan gizi, kebutuhan SPPG menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan arah produksi. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, Ramzi, S.STP., M.A.P, menyampaikan bahwa pasokan ikan harus mampu memenuhi kebutuhan dari sisi jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, hingga kesesuaian dengan menu.
Artinya, JARING MINA SPPG tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tetapi juga membangun kepastian bahwa produk perikanan yang dihasilkan masyarakat dapat memenuhi standar dan kebutuhan di tingkat hilir.
Sementara itu, Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN, Dr. Ayi Nasrudin, M.Pd, memberikan penguatan bahwa perubahan yang dibangun melalui program tersebut berkaitan erat dengan perubahan tata kelola.
Seluruh pihak didorong untuk bergerak dalam satu sistem yang memiliki tujuan, proses, indikator dan mekanisme monitoring yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari kemampuan seluruh mata rantai menjalankan fungsi masing-masing secara terukur.
Mewakili Bupati Bandung Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duddy Prabowo, S.Sos., M.M, turut menyampaikan dukungan terhadap program tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan dan SPPG harus mampu menghasilkan manfaat nyata. Potensi perikanan yang dimiliki daerah diharapkan dapat bertemu dengan kebutuhan pangan bergizi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Sebagai bentuk implementasi awal, sebanyak 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS mendapatkan bantuan benih ikan secara simbolis. Bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulan bagi desa untuk mulai mengembangkan budidaya yang terhubung dengan ekosistem JARING MINA SPPG.
Konsep quick win yang dirancang bahkan diarahkan untuk membuktikan satu alur rantai pasok secara nyata, mulai dari benih UPTD, budidaya KDMP/Mini RAS, produk olahan UPI hingga menjadi bagian dari menu SPPG.
Keseriusan membangun jaringan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas JARING MINA SPPG oleh unsur pelaksana, mulai dari Dinas Perikanan dan Peternakan, UPTD Pembenihan Ikan, perwakilan UPI hingga KDMP.
Pakta tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjalankan tugas dan peran masing-masing sekaligus menjaga agar rantai pasok perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Puncak peluncuran dilakukan melalui pemukulan kentungan secara bersama-sama oleh jajaran pemerintah daerah dan para pihak yang terlibat. Prosesi itu menandai dimulainya implementasi JARING MINA SPPG sebagai model kolaborasi rantai pasok perikanan di Kabupaten Bandung Barat.
Ke depan, pengembangan JARING MINA SPPG akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada pembentukan tim, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan (supply-demand), penyusunan SOP serta kerja sama, pembangunan dashboard monitoring dan pelaksanaan pilot rantai pasok.
Selanjutnya, program akan diarahkan pada penguatan produksi, kepastian offtake, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan dashboard, publikasi hingga diversifikasi produk olahan.
Dengan pola tersebut, Pemkab Bandung Barat ingin mengubah potensi perikanan lokal menjadi kekuatan ekonomi sekaligus bagian dari pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
JARING MINA SPPG pada akhirnya bukan sekadar tentang ikan, tetapi tentang bagaimana benih, pembudidaya, desa, koperasi, pengolah, pasar dan kebutuhan pangan dapat berada dalam satu jaringan yang saling terhubung dari desa menggerakkan ekonomi dan dari kolaborasi melahirkan perubahan. (Red)
