Bandung Barat , WARNAJembar.com // Persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mulai menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat. Salah satu agenda penting yang kini mulai dikaji adalah penataan daerah pemilihan (dapil) dan proyeksi alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Sebagai langkah awal, KPU Kabupaten Bandung Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme dan Proyeksi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat”, Rabu (18/11/2026).
Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini mempertemukan unsur penyelenggara Pemilu, perwakilan partai politik, serta elemen masyarakat sipil untuk membangun ruang diskusi terbuka mengenai arah penataan dapil ke depan.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk membicarakan berbagai kemungkinan perubahan konfigurasi daerah pemilihan, termasuk dampaknya terhadap distribusi kursi legislatif di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengungkapkan bahwa pelaksanaan FGD merupakan bagian dari langkah persiapan sekaligus upaya KPU mendapatkan gambaran awal mengenai respons para pemangku kepentingan terhadap wacana penataan dapil.
Menurutnya, keterlibatan partai politik dan unsur masyarakat menjadi hal penting karena penataan dapil bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan langsung dengan sistem keterwakilan politik masyarakat.
“Kami ingin melihat bagaimana pandangan dan respons partai politik maupun tokoh masyarakat terhadap pembahasan dapil ini. Karena itu, sejak awal kami membuka ruang diskusi dengan melibatkan berbagai unsur. Alhamdulillah, antusiasme peserta sangat baik, bahkan sejumlah partai politik hadir langsung dengan pimpinan masing-masing,” tutur Ripqi.
Ia menegaskan, berbagai pandangan yang muncul selama diskusi akan menjadi bahan evaluasi dan dokumentasi KPU untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, setiap kemungkinan penataan dapil dapat dipertimbangkan melalui proses yang terukur dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah proyeksi jumlah kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu 2029.
Ripqi menjelaskan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang saat ini berada di kisaran 1,9 juta jiwa, alokasi kursi DPRD diperkirakan masih berada pada angka 50 kursi.
Peluang penambahan kursi menjadi 55 baru dimungkinkan apabila jumlah penduduk telah mencapai ambang batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, komposisi jumlah kursi pada masing-masing dapil juga menjadi pembahasan yang cukup menarik. Sebab, perubahan ketentuan mengenai batas maksimal maupun minimal kursi dalam satu daerah pemilihan dapat berimplikasi terhadap susunan dapil yang selama ini berlaku.
Ripqi mencontohkan, apabila ketentuan nantinya menetapkan batas maksimal 10 kursi dalam satu dapil, maka daerah pemilihan yang saat ini memiliki alokasi 11 kursi berpotensi mengalami perubahan komposisi.
Sebaliknya, apabila ketentuan masih memperbolehkan maksimal 12 kursi dalam satu dapil, susunan daerah pemilihan yang ada masih berpeluang dipertahankan.
“Jadi, kemungkinan perubahan itu tetap terbuka. Namun, semuanya akan sangat bergantung pada regulasi yang berlaku. Kami belum sampai pada tahap menentukan perubahan, karena saat ini masih mengumpulkan pandangan dan masukan dari para peserta,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembahasan dalam FGD tersebut secara khusus menyangkut penataan dapil untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat. Adapun penataan daerah pemilihan untuk tingkat provinsi maupun nasional merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya.
Di sisi lain, tingginya partisipasi peserta menjadi sinyal positif bagi KPU dalam membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik dan elemen masyarakat. Kehadiran langsung pimpinan serta pengurus partai politik menunjukkan bahwa isu penataan dapil memiliki perhatian tersendiri menjelang tahapan Pemilu mendatang.
Melalui forum tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh aspirasi yang berkembang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kajian penataan dapil secara komprehensif.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari ikhtiar KPU untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan proporsionalitas keterwakilan masyarakat.
Sebab, di balik setiap pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi legislatif, terdapat kepentingan besar yang harus dijaga, yakni memastikan setiap wilayah memiliki ruang keterwakilan yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Pemilu 2029 memang masih dalam tahap persiapan, tetapi pembahasan mengenai peta dapil sudah mulai bergerak. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana hasil kajian, regulasi, dan aspirasi para pemangku kepentingan nantinya akan menentukan wajah keterwakilan politik masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (Aa/Red)






