JAKARTA — WarnaJembar.com // Upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan nasional menunjukkan perkembangan signifikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.
Angka tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai perkembangan penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data per 10 November 2026, realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan keberadaan lahan pertanian, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Menteri Nusron menjelaskan, keberhasilan mencapai angka 87,98 persen tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam proses penetapan LP2B. Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan terhadap lahan sawah agar tidak mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.
Dari perkembangan administrasi, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Sementara itu, 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Adapun sejumlah daerah lainnya masih menjalani tahapan penyelesaian berita acara kesepakatan.
Meski target nasional telah terlampaui, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah di tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum memenuhi ambang minimal 87 persen. Ketiganya yakni Riau sebesar 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Nusron mengungkapkan, kondisi geografis serta karakteristik penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian di wilayah tersebut. Di Provinsi Riau, misalnya, penggunaan lahan didominasi perkebunan. Sementara di Banten, kontribusi Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen belum mampu mendorong agregat provinsi memenuhi target nasional.
Untuk memastikan lahan yang telah ditetapkan benar-benar terlindungi, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pemerintah daerah segera mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Langkah tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Pasal 81, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan revisi RTRW secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan, termasuk untuk mengakomodasi penetapan LP2B.
Menurut Nusron, pengintegrasian LP2B ke dalam dokumen tata ruang menjadi bagian penting agar lahan pertanian yang telah ditetapkan memperoleh kepastian perlindungan hukum dan tidak kembali dialihkan untuk kepentingan pembangunan nonpertanian.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menerima laporan capaian tersebut sekaligus menyepakati angka akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen. Pemerintah juga menyepakati perlunya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) melalui satu peta terpadu.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, menyelaraskan data antarkementerian dan pemerintah daerah, serta meminimalkan potensi tumpang tindih dalam penetapan kawasan pertanian yang harus dipertahankan.
Dengan capaian tersebut, pemerintah kini dihadapkan pada tahapan lanjutan yang tidak kalah penting, yakni memastikan penetapan LP2B tidak berhenti sebatas angka dan dokumen administratif. Perlindungan nyata di lapangan, kepastian tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan menjadi kunci agar keberadaan sawah tetap terjaga.
Sebab, menjaga lahan pertanian bukan sekadar mempertahankan hamparan sawah, melainkan juga menjaga sumber penghidupan petani, keberlanjutan produksi pangan, dan masa depan ketahanan pangan Indonesia. (Aa/Red)
