BANDUNG BARAT – Diduga adanya kurang Perhatian dan dukungan terhadap jalannya kinerja pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Serta tujuan ingin memajukan perkembangan pemerintah, para aktivis KBB angkat suara menyatakan agar lebih transparan, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat di bandung barat.
Yang pada akhirnya Para aktivis se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Barisan Ormas Okp LSM dan Mahasiswa (BOOMS) gabung dengan GOOL menggelar konsolidasi besar.
Kegiatan bertajuk “Gerakan Bandung Barat Bersatu untuk Tatanan Pemerintahan yang Bersih dan Berkeadilan”. Pada Selasa 01 September 2026.
Sebagai Pupuhu BOOMS Didin Suhendar, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari rencana awal untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antar elemen organisasi masyarakat di Bandung Barat.
Menurutnya, pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan wadah organisasi, melainkan justru menjadi momentum untuk menghilangkan sekat dan memperkuat kebersamaan.
“Hari ini adalah bagian dari rencana awal, yaitu silaturahmi Ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di Bandung Barat. Pertemuan silaturahmi hari ini tidak ada sekat sekalipun yang kemarin mungkin kita selalu mendengar ada dua organisasi sebagai wadah berhimpun, ada BOOMS dan ada GOOL,” ujar Didin.
Ia menegaskan, silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang bersama untuk menyikapi situasi serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
“Artinya, kita sama-sama harus menjaga silaturahmi ini terkait menyikapi situasi dan perkembangan terkait berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Didin menjelaskan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan melepas kerinduan antar elemen organisasi, tetapi juga membahas sejumlah agenda yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat Bandung Barat.
Hadir juga Rudi Iriyanto ketua GOOL KBB, sebut pihaknya juga memberikan perhatian terhadap dinamika pembahasan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, persoalan anggaran tersebut menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terlebih ketika berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Termasuk juga mengenai kemarin anggaran tarik-menarik DPRD dengan TAPD terkait KUA-PPAS 2027. Terus juga kita menyikapi hasil apa yang terjadi di masyarakat, riak-riak, termasuk hasil Musrenbang yang di mana tidak diakomodir oleh Banggar dan lain-lain. Itu kita sikapi semua,” ujar Rudi.
Menurut Rudi, pengisian jabatan kepala dinas dinilai penting karena kekosongan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan pemerintahan maupun anggaran.
“Karena bagaimanapun kalau ini makin lama-kelamaan, ini seolah-olah disengaja. Karena apa, disengajanya kan nanti itu seolah-olah bahwa anggaran tukinnya itu sengaja untuk disilvakan,” katanya.
Rudi mengaku memiliki dugaan terkait kemungkinan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran apabila persoalan tersebut dibiarkan hingga mendekati akhir tahun anggaran.
“Jadi itu kami menduga adalah permainan orang-orang anggaran. Kalau di situ seolah untuk di akhir tahun, dia dirubah di kegiatan yang lain,” ujarnya.
Dilokasi yang sama Ketu Ormas Paku Padjadjaran KBB Bemi Mulyana ikut angkat bicara dan apresiasi terkait adanya gabungan aktivis yang akan memajukan perkembangan Kabupaten Bandung Barat.
“Ini momentum baik. Perbedaan organisasi jangan jadi sekat. Tujuan kita sama, Bandung Barat yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya. (**Red)
