KBB – warnaajembar.com/ polemik pendidikan terkait siswa baru yang biasa di sebut PPDB menuai kontroversi di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB), hal tersebut membuat para gabungan aktivis angkat bicara.
Para aktivis tersebut yang tergabung dari berbagai Ormas,OKP, dan LSM, mereka sempat mendatangi gedung DPRD tujuannya untuk menuangkan aspirasinya, namun di sayangkan gedung tersebut kosong melompong tidak ada satupun anggota dewan di kantornya.
Kekesalan pun di luapkan oleh salah satu Ketua Porwan Edi Hanter dan rekan aktivis lainnya mengatakan, alangkah baiknya gedung DPRD di kontrakan untuk menambah Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).
“Sebaiknya gedung DPRD KBB bagusnya di kontrakan untuk menambah PAD, jadi dewan di Bandung barat ada 50 itu seperti kaya mati suri, tidak ada batang hidungnya ketika di butuhkan masyarakat,” ungkapnya
Dan anggapannya para aktivis terkecuali para dewan melihat ada potensi-potensi tentang Maslah uang baru mereka pada muncul duluan.
Heri sebagai ketua KPK Pasundan KBB menginginkan ketika masyarakat membutuhkan secara mendadak anggota DPRD harus ada stand bye di kantor.
“Tadi pagi kita berkunjung mendatangi kantor dewan untuk mengapresiasikan keluhan keluhan masyarkat yang terdampak dalam Maslah PBDB untuk di tahun sekarang 2024,” ungkapnya
Keinginan masyarakat terkait anggota dewan Bandung Barat. “ketika masyarakat membutuhkan dewan selalu hadir dan bisa menghargai keinginan masyarakat yang telah memilih mereka,” tegas Edi dan rekan aktivisnya.
“Karena, PPDB sekarang ini sangat Rancu dan merugikan kepada siswa yang tidak keterima, adapun hal ini di jelaskan alasannya tentang PBDB tidak keterima antara lain tentang zonasi yang tidak jelas, jalur raport, dan jalur prestasi intinya mereka kebanyakan bermain di belkang dengan jalur jalur yang kotor dan tidak transparansi,” tambah Edi Hanter
Mereka berharap untuk dewan, supaya bisa mendorong dan peduli dengan pendidikan yang ada di bandung barat. “khususnya SMA walaupun tingkat propinsi itu teritorialnya ada di wilayah Bandung barat,” imbuhnya.
“Makanya dewan itu harus bisa peduli dan melihat masyarakatnya di bawah dan harus bisa membuat kebijakan untuk mendorong ke atas,” pungkas Edi
Adapun gabungan para aktivis KBB, pihaknya akan menuangkan aspirasinya akan berlanjut ke tingkat pemerintah KBB, aktivis tersebut di antaranya, GMBI : Fauzi (ketua), Forwan/LSM CIB (Cakrabuana Indonesia bersatu): Edy Hunter (Ketua), PWN : Beni (Ketua), IWO : Wahyu Maulana (Ketua), KPK Pasundan : Heri Noor (ketua), LBH Yasri : Ceceps (ketua), Bela Negara : Ornan punut (ketua), PWBB : Olay (ketua), Forum RW Padalarang : Ridwan (ketua).
Editor : warnajembar.com
