Ngamprah – warnajembar.com | Hadirnya Audensi Keluarga Besar Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) di sambut hangat ketua DPRD dan perwakilan dari beberapa Fraksi.
Audensi di laksanakan di Gedung DPRD KBB, yang berlangsung di ruang rapat fraksi PKS. Jumat 11 Juli 2025.
Acara pun di hadiri langsung oleh Ketua DPRD KBB Mahdi dan beberapa anggota DPRD fraksi Demokrat Fither djuandys, fraksi PKB Asep Dedi. Adapun Salah satu yang turut memberikan tanggapan dalam pertemuan tersebut adalah Komisi III DPRD KBB, yang membidangi keuangan dan aset daerah.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Fither Dtuady, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif P4KBB dalam menyampaikan aspirasi langsung kepada DPRD.
”Saya ucapkan terima kasih kepada P4KBB yang sudah hadir langsung menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Semua yang disampaikan tadi sepenuhnya memang menjadi ranah kami di Komisi III,” ungkap Fither.
Dalam forum tersebut, P4KBB menyuarakan berbagai persoalan, khususnya terkait kejelasan status aset daerah serta proses pembebasan lahan yang selama ini dinilai kurang transparan. Warga berharap DPRD dapat menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Fither Dtuady menyatakan bahwa dalam waktu dekat Komisi III akan menggelar rapat khusus yang mengundang dinas terkait, termasuk dinas yang terlibat dalam proses pembebasan lahan beberapa waktu lalu. Langkah ini diambil sebagai upaya verifikasi data dan menelusuri titik-titik lokasi yang telah dibebaskan, guna memastikan kesesuaian data di lapangan.
”Kami akan segera jadwalkan rapat komisi, mengundang semua pihak terkait, termasuk dinas yang dulu menangani pembebasan lahan tersebut. Kami ingin tahu data lengkapnya, siapa yang bertanggung jawab saat itu, dan berapa jumlah aset yang telah dibebaskan,” jelas Fither.
Lebih lanjut, Komisi III juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan turun langsung ke lapangan bersama dinas teknis, bagian aset, serta perwakilan P4KBB. Tujuannya untuk memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan laporan administrasi.
”Kita ingin tahu mana saja lahan yang sudah dibebaskan dan mana yang belum. Bagian aset nanti harus ikut serta dalam sidak untuk menunjukkan datanya secara langsung. Jika di lapangan ditemukan ada hal yang tidak sesuai, kami di Komisi III akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Fither.
Audiensi ini mendapat apresiasi dari masyarakat, yang selama ini menantikan kejelasan mengenai proses penataan aset dan lahan untuk kepentingan umum di wilayah Bandung Barat. P4KBB menilai keterlibatan DPRD sangat penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
”Kami berharap DPRD bisa mengawal dan memastikan proses ini sesuai aturan. Karena ini menyangkut hak masyarakat dan masa depan pembangunan Bandung Barat,” ujar Yacob, perwakilan P4KBB.
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini juga membahas beberapa persoalan lain terkait lingkungan, pemanfaatan ruang publik, dan wacana pemekaran wilayah. DPRD berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan demi menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.
DPRD KBB pun mengajak masyarakat untuk terus aktif berperan serta dalam pembangunan daerah, melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif dan dialog terbuka seperti yang telah dilakukan oleh P4KBB. (*Anne/Atek)
