Kabupaten Bandung Barat – warnajembar.com // Pemerintah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap ketahanan pangan masyarakat. Melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), lebih dari 160 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung Barat mendapat alokasi beras bantuan sebanyak 3.200 ton selama bulan Juni dan Juli 2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, Dr. H.M. Lukmanul Hakim, M.Si, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi strategis dari pemerintah pusat untuk menstabilkan harga bahan pokok, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan inflasi. CPP hadir sebagai solusi nyata di tengah tantangan ekonomi masyarakat.
“Program ini bukan hanya tentang distribusi beras. Ini tentang keberpihakan negara dalam menjaga kebutuhan pokok rakyatnya. Stabilitas harga, daya beli, hingga ketahanan ekonomi menjadi bagian dari tujuan besarnya,” tegas Lukmanul Hakim.
Program CPP 2025 ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—hasil integrasi data dari DTKS, P3KE, dan Regsosek oleh BPS sebagai dasar penetapan KPM. Melalui data akurat ini, bantuan diberikan secara lebih tepat sasaran.
Dua Bulan, Dua Karung: 20 Kilogram untuk Setiap KPM
Berdasarkan alokasi yang diterima, setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.
Untuk efisiensi dan percepatan distribusi, alokasi untuk dua bulan (Juni dan Juli) disalurkan sekaligus, sehingga masing-masing keluarga menerima 20 kilogram dalam sekali distribusi.
Penyaluran dimulai sejak 25 Juli 2025 di berbagai desa seperti Ciburuy, Bojonghaleuang, dan Cikande.
Hingga saat ini, realisasi distribusi telah mencapai 62 persen, dengan dukungan penuh dari BULOG serta koordinasi lintas sektor, termasuk pengawasan kualitas dan kuantitas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Kualitas Beras Diawasi Ketat: Aman dan Layak Konsumsi
Pengawasan kualitas menjadi prioritas. Setiap beras CPP yang akan disalurkan diuji kadar airnya, dengan batas maksimal 14%.
Dari hasil pengecekan, kadar air beras rata-rata di bawah batas, yakni di angka 13–13,5% artinya layak dan aman dikonsumsi.
Tak hanya kualitas, kuantitas pun tak luput dari pengawasan. Dinas memastikan berat per karung tepat, bahkan sedikit melebihi 10 kg untuk menjamin penerima mendapatkan haknya secara utuh.
Peran Koperasi Merah Putih: Dari Penyalur hingga Kios Stabilitas Harga
Program CPP juga membuka peluang besar bagi koperasi lokal untuk menjadi bagian dalam sistem distribusi pangan. Dua koperasi Merah Putih, masing-masing dari Desa Ciharasas Kecamatan Cipeundeuy dan Desa di Kecamatan Lembang, telah mengajukan diri menjadi mitra resmi Bulog dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian, Agus, menambahkan bahwa koperasi ini akan menjual beras SPHP dengan harga maksimal Rp12.500 per 5 kg, di bawah harga pasar yang saat ini menyentuh Rp14.000.
SPHP memang berbeda dengan CPP jika CPP diberikan secara cuma-cuma, SPHP tetap dijual, namun dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk menahan lonjakan harga pasar.
Sinergi Pemerintah, Bulog, dan Masyarakat
Penyaluran CPP dan penguatan program SPHP tidak dapat berjalan sendiri. Perlu sinergi lintas sektor dari perencanaan bersama Bulog, pengawasan oleh dinas terkait, hingga peran aktif masyarakat dan koperasi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB juga terus membuka kesempatan bagi koperasi lain yang memenuhi syarat untuk bergabung.
Syarat legalitas, rekomendasi, dan kelengkapan administrasi menjadi kunci utama agar koperasi bisa dilibatkan secara resmi dan ikut menjaga stabilitas pangan.
Daerah Mana Saja yang Mendapatkan Bantuan?
Sebaran penerima manfaat CPP mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berikut data beberapa kecamatan dan alokasi berasnya:
Kecamatan Jumlah KPM Alokasi (2 bulan)
1.Batujajar 7.301 146.020 kg
2.Cililin 17.646 352.920 kg
3.Cipatat 10.240 204.800 kg
4.Cisarua 7.850 157.000 kg
5.Gununghalu 8.276 165.520 kg
(Dan 11 kecamatan lainnya)
Totalnya, sebanyak 160.031 KPM di 16 kecamatan menjadi sasaran program dengan total beras mencapai 3.200 ton.
Ketahanan Pangan adalah Ketahanan Negara
Apa yang dilakukan pemerintah lewat program CPP dan SPHP adalah refleksi dari komitmen menjaga rakyatnya. Ketika harga pangan terkendali, daya beli terjaga, dan kebutuhan dasar terpenuhi, maka negara telah mengayomi dari akarnya.
Bantuan mungkin hanya berupa beras, tetapi dampaknya menyentuh stabilitas dan martabat bangsa. (*red)
