WarnaJembar.com – Ngamprah // Kamis 11 September 2025 langkah pertama Bupati Jeje Richie Ismail melantik 13 orang Pejabat Eselon dua dalam rotasi mutasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat, ini telah menepis pandangan skeptis di masyarakat.
Gunawan Rasyid Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB ditanya wartawan selepas memantau acara pelantikan di kantor Bupati KBB mengatakan Bupati Jeje sangat cerdik dan diluar dugaan ucapnya.
Pandangan tersebut disampaikan setelah melihat penempatan pejabat dan adanya lima Dinas strategis dikosongkan, menunjukan kecermatan Bupati mempersiapkan reformasi birokrasi ke depan sesungguhnya ujar Guras panggilan akrab Ketua LAKI-KBB ini.
Dengan potensi pejabat yang ada kami duga Bupati Jeje hanya ingin memberikan challenge atau tantangan terhadap optimalisasi kinerja dan uji loyalitas, tentu diluar masalah integritas dan kompetensi ucapnya.
Faktanya ada pejabat yang dilantik hanya karena pemenuhan perintah pengadilan, ada juga yang diduga terkait tindak pidana korupsi, dan ini langkah bijak Bupati untuk meminimalisir dinamika dan mengedepankan presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah, biarkanlah proses hukum yang menentukan.
Yang lebih kami apresiasi dengan dikosongkannya lima Dinas strategis diantaranya Dinkes dan Disdik merupakan Dinas yang melayani pelayanan dasar mengelola anggaran cukup besar keterlibatan SDM dan Masyarakat yang banyak, tentu butuh penanganan serius dan harus akuntabel.
Dinas PMPTSP dan Bappenda ini strategis untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah/PAD, dalam investasi faktor proses perijinan sebagai penghambat, berkembang isu biaya mahal dan prosesnya sangat lama, pengelolaan pajak dan reklame diduga banyak kebocoran, padahal potensi PAD 1.5 triliun saat ini sangat rasional ujarnya.
Dinas PUTR juga sangat strategis dalam mempercepat berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, konsistensi penerapan RTRW dan RDTR serta penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur masih jauh dari harapan.
Yang menjadi masalah dari kelima Dinas tersebut diduga masih banyak penyalahgunaan wewenang, adanya kebocoran yang signifikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, adanya monopoli pengusaha yang diduga diatur oleh oknum pejabat, dan yang menjadi ironis pengusaha Bandung Barat bertahun tahun hanya jadi penonton.
Dengan kondisi tersebut reformasi birokrasi menjadi mutlak untuk memperbaiki management pemerintahan di Bandung Barat agar yang bersih dan akuntabel.
Bupati Jeje sudah membuka jalan, evaluasi pejabat secara menyeluruh wajib dilakukan, cermati secara mendalam pejabat yang terkait dengan masa lalu yang tidak mau move on bahkan cenderung membangkang.
Lakukan rekruitment pejabat melalui open bidding secara konsisten dan akuntabel, apabila potensi SDM kurang, bisa melalui sistem merit menggunakan management talenta sesuai UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN tentunya melalui persetujuan BKN dan Kemendagri.
Ditanya tentang kepuasan terhadap rotasi mutasi hari ini Guras mengatakan masih jauh dari puas, baru sampai tahap punya harapan, sehingga LAKI-KBB akan mengawal swcara ketat dan akan menyampaikan kritik keras kepada Bupati Jeje apabila peluang reformasi birokrasi tidak dimanfaatkan secara baik.
LAKI-KBB tetap dalam tufoksinya yaitu membantu mengawasi, membina dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
LAKI-KBB hadir sebagai warga Bandung Barat bukan untuk merusak dan tidak sama sekali untuk menghancurkan, apabila susah dilakukan pembinaan maka akan kami binasakan secara hukum pungkas Guras.(Red)
