Bandung Barat — Warna jembar.com // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu wujud nyata langkah tersebut terlihat melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik Sektoral Daerah, yang digelar di Gedung B Ballroom lantai 4, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, pada Senin, 14 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dalam menerima masukan, kritik, maupun saran konstruktif dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya jelas: memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
*Rini Sartika: Forum Ini Momentum Perbaikan Layanan untuk Masyarakat*
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Daerah (Asda) III Kabupaten Bandung Barat, Rini Sartika, menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam sistem pelayanan, baik untuk masyarakat umum maupun internal aparatur pemerintahan.
“Forum ini adalah ruang bagi kita semua untuk mencari masukan demi perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah. Karena pelayanan di sini bersifat sentral, baik untuk masyarakat maupun internal Pemda. Maka dari itu, kami berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan agar pelayanan publik semakin optimal,” ujar Rini.
Rini juga menambahkan, meski survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemkab Bandung Barat menunjukkan hasil yang baik, upaya peningkatan harus terus dilakukan.
“Survei kepuasan masyarakat sudah cukup baik, tetapi tentu belum sempurna. Masih ada aspek-aspek yang perlu kita tingkatkan. Forum ini sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi yang rutin dilakukan, termasuk sebagai tindak lanjut dari evaluasi tahunan Kementerian PAN-RB,” tambahnya.
*Akademisi: Konsultasi Publik Wujud Demokrasi dan Kolaborasi Nyata*
Sementara itu, Prof. Dr. Andi Witono, Dekan Fakultas Politik dan Pemerintahan Institut Pemerintahan, turut memberikan pandangannya. Ia menilai forum konsultasi publik seperti ini merupakan langkah maju dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“Forum seperti ini adalah bentuk demokrasi partisipatif yang nyata. Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi di tingkat kecamatan atau desa, dan pemerintah punya kesempatan menjawab serta menindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas,” terang Prof. Andi.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip pentahelix dalam pembangunan, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, media, komunitas, masyarakat, dan sektor swasta. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi seperti inilah kepercayaan publik dapat tumbuh dan kebijakan publik dapat lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa membangun Bandung Barat sendirian. Harus ada kerja sama lintas sektor. Pemerintah berperan mengatur dan mengarahkan, tapi pelaksanaan dan penguatan harus melibatkan semua unsur, termasuk dunia usaha dan media. Itulah makna kolaborasi yang sesungguhnya,” tegasnya.
*Membangun Bandung Barat dengan Komunikasi dan Kepercayaan*
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ingin memastikan bahwa setiap suara masyarakat benar-benar didengar dan direspon dengan tindakan nyata, bukan sekadar formalitas.
Dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan kebijakan publik yang lebih akurat, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kunci utama membangun Bandung Barat adalah kepercayaan publik. Tanpa dukungan masyarakat dan kolaborasi dari semua pihak, pembangunan tak akan berjalan maksimal,” pungkas Prof. Andi.
Forum ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemkab Bandung Barat untuk terus bertransformasi menjadi pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan melayani dengan hati, selaras dengan semangat reformasi birokrasi nasional. ***red
