Bandung Barat – Warna Jembar.con // Agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 dinilai menjadi instrumen strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota RM Hasbi Pratama Arya Agung dari DPRD Kabupaten Bandung Barat saat menghadiri kegiatan dialog pengawasan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/2/2025).
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa sektor ekonomi kreatif harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengembangan sektor ini bukan hanya soal menciptakan peluang usaha, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Ia mencontohkan berbagai program yang dapat dikembangkan, seperti pelatihan menjahit bagi pelaku usaha rumahan, pelatihan keterampilan jasa dan kuliner, hingga peningkatan kompetensi generasi muda melalui pelatihan profesi kreatif seperti barista dan bidang jasa modern lainnya.
Program-program tersebut, kata dia, dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.
Dalam forum tersebut, aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan tambahan modal usaha. Banyak pelaku UMKM berharap adanya skema bantuan permodalan yang mudah diakses namun tetap akuntabel.
Hasbi menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui kajian regulasi agar peluang dukungan modal dapat direalisasikan sesuai ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah.
Ia menilai kegiatan pengawasan seperti P3D memiliki nilai strategis karena menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat.
Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran nyata kondisi lapangan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen legislatif untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret.
“Harapannya, pengawasan ini tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar menjadi jembatan solusi antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Penguatan ekonomi kreatif, menurutnya, merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, sektor ini diyakini mampu menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan publik secara merata. (Aa/Red)
