Bandung Barat – Warna Jembar.com // Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 terus disosialisasikan sebagai langkah strategis memperkuat transparansi dan partisipasi publik.
Kegiatan tersebut digelar di Kantor Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/2/2025), dengan menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhamad Mahdi, S.Pd sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Mahdi menegaskan bahwa P3D merupakan program unggulan yang membawa perubahan paradigma pengawasan pemerintahan.
Jika sebelumnya masyarakat hanya menjadi penonton terhadap kinerja pemerintah, kini mereka dilibatkan langsung sebagai bagian dari sistem kontrol publik. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, melalui program ini masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik, hingga laporan terkait pelaksanaan program pemerintah daerah. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam forum komisi DPRD untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah.
Mekanisme ini diharapkan mampu menutup celah praktik kebijakan yang tidak tepat sasaran sekaligus memastikan setiap program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Materi diskusi difokuskan pada sektor pertanian, mengingat bidang tersebut menjadi penopang ekonomi masyarakat desa.
Sejumlah peserta dari kelompok tani menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan bantuan sarana produksi, pelatihan, hingga dukungan program pemberdayaan.
Seluruh usulan tersebut akan diteruskan kepada instansi teknis, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat, agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan daerah.
Mahdi menilai antusiasme warga dalam forum tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pembangunan.
Ia menegaskan, partisipasi publik bukan hanya memperkuat fungsi kontrol, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
Program P3D sendiri diproyeksikan menjadi model pengawasan partisipatif berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.
Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, serta mampu mempercepat kemajuan sektor strategis seperti pertanian. (Aa/Red)
