Bandung Barat – WarnaJembar.com // H. Muhamad Mahdi menegaskan bahwa persoalan sampah dan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 bertema lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kantor DPD PKS Bandung Barat, Selasa (19/5/2026).
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Bandung Barat menyampaikan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan pemerintah daerah semata.
Menurutnya, solusi utama harus dimulai dari kesadaran pribadi setiap individu dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Berangkat dari pribadi-pribadi menyadari bahwa sampah itu bukan masalah ketika masing-masing pribadi menjadikan persoalan sampah sebagai tanggung jawab bersama. Setelah dari pribadi masuk ke rumah tangga, lalu berkembang ke lingkungan masyarakat. Kalau itu sudah berjalan, maka penanganannya akan lebih mudah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan sampah di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan langkah komprehensif mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat tingkat bawah. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki kesamaan visi dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup.
Muhamad Mahdi juga mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan perhatian serius terkait penanganan sampah di daerah. Bahkan menurutnya, pemerintah pusat memberikan peringatan tegas kepada daerah yang belum mampu menangani persoalan sampah secara maksimal hingga akhir tahun.
“Presiden sudah memberikan warning keras, jangan sampai sampai akhir tahun sampah masih berserakan di mana-mana. Indonesia ini negara besar dan kaya, masa persoalan sampah saja tidak bisa diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, sampah sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola dengan baik dan modern. Ia menyebut berbagai jenis sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti biogas, kompos hingga bahan baku produksi lainnya.
“Kalau sampah dikelola dengan baik, biogas bisa jadi uang, kompos bisa jadi uang, bahkan hasil olahan lainnya juga bernilai ekonomi. Saya yakin nanti masyarakat justru akan berebut sampah karena menjadi bahan baku produksi,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, DPRD Bandung Barat juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Hasil rapat Badan Anggaran DPRD, kata dia, telah meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan pengolahan sampah sebagai solusi jangka panjang.
“Kami sudah menekankan kepada pemerintah daerah bahwa Bandung Barat harus memiliki lahan pengolahan sampah sendiri. Berapa pun kebutuhan anggarannya akan kita bahas bersama melalui anggaran perubahan nanti,” jelasnya.
Ia menyebut lokasi pengolahan sampah yang direncanakan nantinya tidak akan jauh dari kawasan Sarimukti. Langkah tersebut dinilai penting agar Bandung Barat memiliki sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan tidak terus bergantung pada kondisi darurat.
Selain itu, Muhamad Mahdi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral.
“Kadang masih banyak sampah di pinggir jalan. Padahal menjaga kebersihan itu bagian dari kepedulian kita bersama. Persoalan sampah ini menjadi PR bersama yang harus diselesaikan secara gotong royong,” pungkasnya. (An**)
