[ad_1]
WARNAJEMBAR.COM – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11 tahun 2025 yang mengendalikan skema baru pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi aset crypto. Peraturan ini mulai berlaku pada 4 Februari 2025 dan menyesuaikan tingkat PPN menjadi 12%. Dalam aturan paling kekinian, penjualan aset crypto dengan menggunakan pedagang fisik aset crypto (PFAK) yang terdaftar dalam sistem perdagangan elektronik dikenakan tarif pajak yang dengan cara yang lain dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan platform non -PFAK.
Tokocrypto, sebagai salah satu platform perdagangan aset crypto di Indonesia, menyambut peraturan baru ini karena itu dianggap memberikan kepastian hukum bagi industri. Mereka menyesuaikan tarif pajak transaksi sesuai dengan ketentuan paling kekinian dan menekankan komitmen untuk mengikuti peraturan pemerintah. Selain itu, Tokocrypto juga terus meningkatkan melek crypto di masyarakat dengan begitu pengguna lebih memahami peluang dan risiko dalam berinvestasi.
Information dari Direktorat Jenderal Pajak memperlihatkan bahwa pendapatan pajak crypto telah merasakan lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pajak yang dikumpulkan hingga Rp246,45 miliar, telah turun pada tahun 2023, namun melonjak ke Rp620,4 miliar pada tahun 2024. Mencapai Januari 2025, jumlah pendapatan pajak dari transaksi crypto telah hingga Rp1.19 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan dari pertumbuhan dari crypto telah hingga Rp1.19 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan dari The Expansion of of the Expansion of transaksi dan kepatuhan pajak yang meningkat.
Dengan kepastian hukum ini, diharapkan bahwa industri aset crypto di Indonesia akan tumbuh dan menarik lebih cukup banyak investor. Peraturan yang lebih jelas juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan transaksi crypto secara berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan publik pada aset virtual sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional.
Sumber: Vritimes
(Tagstotranslate) Kripto
[ad_2]
Source link
