Bandung Barat -Warnajembar. com// Suasana memanas melingkupi kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (9/7/2025).
Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Gedung DPRD KBB.
Aksi ini bukan tanpa sebab. Mereka menyoroti keras dugaan praktik kotor di lingkungan PUTR KBB, mulai dari indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dugaan monopoli proyek, hingga amburadulnya pengelolaan perizinan yang dinilai menjadi penghambat investasi di Bandung Barat.
LAKI menilai kondisi ini berpotensi langsung berdampak terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merusak citra pemerintahan daerah.
Ketua LAKI KBB, Guras Dimna, memimpin langsung jalannya aksi. Massa datang dengan membawa tuntutan tegas, lengkap dengan spanduk kecaman, dan sebuah surat pernyataan yang mereka minta untuk ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas PUTR.
Namun sayangnya, Kepala Dinas PUTR tidak hadir di kantor karena tengah mengikuti agenda dinas di luar, membuat situasi sempat memanas lantaran massa menolak perwakilan dinas yang hendak menerima mereka.
Tiga Tuntutan Pokok LAKI KBB:
1. Dugaan Korupsi dan Monopoli Proyek:
LAKI menyebut telah mengantongi data dan informasi soal dugaan praktik tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di PUTR KBB. Meski nama perusahaan berbeda, namun penyedia proyek diduga kuat masih dalam kendali satu kelompok tertentu.
2. Carut Marut Pengelolaan Perizinan:
Sistem perizinan di KBB dinilai kacau balau dan tidak transparan. LAKI menuding hal ini sebagai penyebab utama lambatnya masuk investasi ke daerah, yang imbasnya turut menahan peningkatan PAD yang sangat dibutuhkan daerah.
3. Pembangkangan Terhadap Visi Presiden dan Kepala Daerah:
LAKI menilai, apa yang terjadi di lapangan saat ini bertolak belakang dengan arah visi Presiden Prabowo Subianto, serta visi-misi Bupati Jeje Ritche Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail. Mereka menyebut ada unsur birokrasi yang berani membangkang terhadap garis kebijakan pusat dan daerah.
Sekretaris Dinas PUTR KBB, Aan, yang mewakili kepala dinas menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan seluruh proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Selama ini kita bekerja sesuai prosedur. Baik pengadaan maupun perizinan semua kami tempuh secara legal. Tadi memang ada surat pernyataan dari LAKI yang ingin langsung disampaikan ke Kepala Dinas, tapi kami tawarkan untuk menampung dulu, mereka menolak,” ungkap Aan saat ditemui di lokasi.
Aan memastikan ketidakhadiran Kadis bukan karena menghindar, melainkan tengah mengikuti agenda Assessment yang sudah terjadwal dan baru akan selesai sore hari.
Ia juga menyampaikan, pihak Dinas PUTR akan segera memfasilitasi audiensi resmi agar tuntutan LAKI bisa langsung didengar Kepala Dinas, tanpa perantara.
“Saya kira demi kejelasan dan penyelesaian cepat, nanti akan kita undang LAKI resmi untuk menyampaikan langsung ke Pak Kadis. Biar apa yang mereka sampaikan bisa ditindaklanjuti dengan baik,” tambah Aan.
Meski berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP, aksi ini berjalan damai tanpa tindakan anarkis. Massa hanya berorasi, membentangkan spanduk, dan menyerukan tuntutannya di depan kantor PUTR dan DPRD.
Namun, LAKI menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka siap melakukan gerakan lanjutan dengan massa lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons.
“Kami akan terus kawal dugaan pelanggaran ini sampai tuntas. Kalau tak ada tanggapan, kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar,” tegas Ketua LAKI, Guras Dimna. (*red)
