Bandung Barat – WarnaJembar.com // Kerusakan jalan di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tak lagi sekadar persoalan infrastruktur yang terabaikan. Di mata warga, kondisi ini telah berubah menjadi potret nyata lambannya respons pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat bahkan memunculkan kesan pembiaran yang terus berlarut.
Ruas jalan sepanjang kurang lebih 3,6 kilometer dengan lebar sekitar 3 meter itu memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif yang menghubungkan tiga kecamatan, yakni Ngamprah, Cisarua, dan Cikalong.
Lebih dari sekadar penghubung wilayah, jalan ini menjadi denyut utama aktivitas ekonomi warga dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian, pedagang, hingga mobilitas harian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kelancaran akses tersebut.
Namun, di balik peran vitalnya, kondisi jalan justru kian memprihatinkan. Sejak resmi berstatus sebagai jalan kabupaten pada 2023, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan.
Padahal, kerusakan yang terjadi tidak lagi bisa dikategorikan ringan. Sekitar tiga kilometer ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, menghambat mobilitas sekaligus memperlambat laju distribusi ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Cimanggu, Budi Mulyana, S.AP., mengungkapkan bahwa persoalan ini telah lama menjadi keluhan warga yang hingga kini belum mendapat kepastian penyelesaian.
Ia menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap jalan yang memiliki fungsi vital lintas kecamatan tersebut.
“Jalan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten sejak 2023, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Padahal ini jalur penting yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kerusakan jalan tidak hanya dirasakan dari sisi kenyamanan, tetapi langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya operasional meningkat, dan aktivitas perdagangan pun tidak berjalan optimal.
Ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pascabencana. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sejalan dengan harapan yang telah disampaikan kepada publik.
“Kami berharap di tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan. Jalan Cimeta, Cikabul hingga Sukaraja ini sangat vital. Kerusakannya sudah cukup parah dan sangat mengganggu mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Kondisi ini pun memantik pertanyaan publik mengenai sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan mendasar di tingkat desa.
Ketika infrastruktur vital seperti jalan dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa kepastian penanganan, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pembangunan pun berpotensi terkikis.
Bagi warga Cimanggu, jalan ini bukan sekadar akses penghubung antarwilayah. Lebih dari itu, ia adalah jalur harapan yang menentukan keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Kini, harapan itu bergantung pada seberapa cepat pemerintah mampu beranjak dari janji menuju aksi nyata. (An)
