Bandung Barat – WarnaJembar.com // Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026), berlangsung dengan nuansa reflektif.
Di tengah pembahasan capaian pembangunan, sorotan juga tertuju pada masih minimnya kehadiran sejumlah anggota dewan.
Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, sebagian anggota dewan, serta unsur Forkopimda.
Dalam forum itu, DPRD tetap menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama 2025.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, serta membaiknya ketimpangan menjadi indikator positif arah pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai target juga menjadi catatan penting.
Namun di sisi lain, DPRD mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Sejumlah indikator strategis pun masih perlu ditingkatkan, termasuk kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Perencanaan pembangunan berbasis data dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 98,58 persen dari target dinilai cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercapai sesuai target.
Meski demikian, dinamika kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna turut menjadi perhatian. Minimnya partisipasi dinilai dapat memengaruhi optimalisasi fungsi pengawasan dan representasi aspirasi masyarakat dalam forum strategis tersebut.
Sejumlah pihak berharap ke depan tingkat kehadiran anggota dewan dapat lebih ditingkatkan, mengingat rapat paripurna merupakan momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan evaluasi pembangunan daerah.
Paripurna ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang penyampaian rekomendasi, tetapi juga cerminan komitmen bersama, baik eksekutif maupun legislatif dalam memastikan pembangunan berjalan lebih berkualitas, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Bandung Barat. (An/Red)
