Bandung Barat – WarnaJembar.com // Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat terus berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat meskipun saat ini terjadi keterbatasan pasokan blangko KTP elektronik (KTP-el) dari pemerintah pusat.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si, menjelaskan bahwa pada pekan lalu pihaknya menerima sekitar 2.000 keping blangko yang harus dialokasikan untuk kebutuhan layanan di 16 kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan jemput bola, serta mobil pelayanan keliling.
Dengan keterbatasan tersebut, Disdukcapil menerapkan skema pelayanan berbasis skala prioritas, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti keperluan rumah sakit, BPJS Kesehatan, pelajar pemula, serta perubahan elemen data yang bersifat urgent.
“Dalam kondisi seperti ini, kami mendahulukan layanan bagi warga yang benar-benar membutuhkan segera. Sementara permohonan akibat KTP rusak atau hilang yang tidak bersifat darurat akan kami jadwalkan kembali setelah ketersediaan blangko normal,” jelas Hendra.
Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai pekan ini Disdukcapil juga menyalurkan 30 keping blangko ke setiap kecamatan, agar warga dapat mengakses layanan darurat tanpa harus datang ke kantor kabupaten.
Selain itu, layanan tetap berjalan melalui berbagai kanal, baik secara offline di MPP Bale Pare dan mobil pelayanan keliling, maupun secara online. Namun seluruh mekanisme tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan blangko yang saat ini masih terbatas.
Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat juga mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif dokumen kependudukan, yang kini mulai terintegrasi dengan berbagai layanan publik, termasuk perbankan dan Samsat.
“Kami memahami tidak semua masyarakat memiliki akses digital. Karena itu, layanan manual tetap kami siapkan, terutama bagi lansia dan warga di wilayah pelosok,” tambahnya.
Hendra menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait distribusi blangko. Pengadaan nasional diperkirakan akan kembali normal dalam waktu dekat, sehingga pelayanan KTP-el dapat berjalan seperti semula dengan kuota sekitar 6.000 hingga 8.000 keping per periode.
Disdukcapil juga telah berkoordinasi dengan para camat dan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berjenjang, guna menghindari kesalahpahaman serta memastikan pelayanan berjalan tertib dan transparan.
“Kami mohon pengertian dan kesabaran masyarakat. Pemerintah daerah hadir dan terus berupaya maksimal agar seluruh warga tetap mendapatkan hak administrasi kependudukannya,” pungkasnya. (Aa/Red)
