Ngamprah – warnajembar.com //
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Siklus Lokakarya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Ngamprah, bertempat di Aula Kecamatan Ngamprah, pada Rabu (13 November 2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan DPMD kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, menyamakan persepsi, serta memperkuat peran strategis BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan inovatif.
Camat Ngamprah, Agnes Virganty, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada DPMD Bandung Barat atas pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.
“Alhamdulillah, lokakarya BPD se-Kecamatan Ngamprah hari ini berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa, khususnya dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa,” ujar Agnes.
Agnes menambahkan, kegiatan ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Jeje Ritche Ismail dan Wakil Bupati H. Asep Ismail, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif.
DPMD: Lokakarya Jadi Sarana Review dan Penguatan Kapasitas BPD
Dari pihak DPMD Bandung Barat, Agus Sobarna selaku perwakilan dari Bidang Administrasi Desa menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk melakukan review dan penyegaran kembali terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi BPD yang telah berjalan di setiap desa.
“Program ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan rutin DPMD. Melalui lokakarya ini, kami berharap kinerja dan profesionalisme anggota BPD semakin meningkat. Hingga saat ini, kegiatan serupa sudah terlaksana di sekitar 80% kecamatan di Bandung Barat,” terang Agus.
Penyamaan Persepsi dan Penguatan Peran BPD Perempuan
Sementara itu, Nunung, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bandung Barat, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar-BPD di setiap desa, terutama dalam pelaksanaan musyawarah desa.
“Selama ini pelaksanaan musyawarah desa di tiap wilayah masih memiliki perbedaan. Melalui lokakarya ini kita samakan pemahaman, dan hasilnya akan menjadi bahan bagi pemerintah kabupaten dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Desa,” jelas Nunung.
Selain itu, para peserta juga memberikan sejumlah masukan, salah satunya mengenai penguatan peran BPD perempuan dalam memperjuangkan isu-isu strategis seperti perlindungan perempuan dan anak, agar ke depan lebih terfasilitasi secara proporsional.
Melalui kegiatan lokakarya ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap BPD dapat semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung Barat untuk mewujudkan visi pembangunan desa yang mandiri, berdaya saing, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. ( *AA)
