Bandung Barat- WarnaJembar.com // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memperkuat langkah konkret dalam menekan angka stunting di wilayahnya.
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bandung Barat, Dudi Supriadi, menegaskan komitmen tersebut dalam wawancara di kantornya, Selasa (14/10/2025), dengan menyampaikan bahwa pihaknya tengah membentuk tim verifikasi desa berprestasi dalam penanganan stunting.
“Saat ini kita sedang membentuk tim verifikasi desa yang berkinerja baik dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung Barat. Tim ini akan menilai bagaimana langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan desa, baik dari sisi sensitif maupun spesifik, mulai dari pemberian PMT, rapat lintas sektor, hingga upaya pencegahan di tingkat masyarakat,” ungkap Dudi.
Menurutnya, hingga saat ini telah teridentifikasi 165 desa dari 16 kecamatan yang memiliki capaian bervariasi dalam program pencegahan dan penanganan stunting.
Meskipun angka stunting di Kabupaten Bandung Barat masih berada di kisaran 30 persen, Dudi optimis bahwa angka tersebut dapat terus ditekan dengan kerja sama yang kuat antar-stakeholder.
“Ini menjadi motivasi bagi kita semua agar Bandung Barat mampu menurunkan angka stunting lebih baik lagi. Masa kita kalah dari Cianjur, yang wilayahnya lebih luas tapi penanganannya bagus? Kita harus semangat agar Bandung Barat bisa lebih unggul,” ujarnya dengan nada optimis.
Dudi juga menyoroti pentingnya asupan gizi sebagai faktor fundamental dalam mencegah stunting. Menurutnya, kekurangan gizi merupakan akar persoalan yang harus ditangani bersama, terutama dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector utama.
“Gizi menjadi penopang utama agar anak-anak kita tidak mengalami stunting. Memang ranah penanganan gizi ada di Dinas Kesehatan, sementara DPMD berperan dalam aspek koordinatif dan kelembagaan di tingkat desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dudi menjelaskan bahwa peran DPMD lebih pada memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat desa, puskesmas, bidan desa, hingga kader posyandu.
Semua unsur tersebut, katanya, harus saling berkolaborasi agar langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami terus mendorong penguatan kerja sama lintas sektor, karena keberhasilan program ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, DPMD juga mengarahkan agar setiap desa mengalokasikan anggaran dari Dana Desa (DD) untuk mendukung kegiatan pencegahan stunting. Bentuk dukungan itu dapat berupa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan ketahanan pangan keluarga, dan penguatan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.
Dudi menutup wawancara dengan keyakinan bahwa penanganan stunting di Bandung Barat akan terus membaik berkat adanya berbagai program lintas sektor dan dukungan dari seluruh pihak.
“Kami yakin ada peningkatan signifikan. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, kita bisa wujudkan Bandung Barat bebas stunting menuju generasi emas 2045,” pungkasnya penuh semangat. (An/Red)
