Bandung Barat – Warna Jembar.com // Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dengan acuan standar dari Badan Gizi Nasional menuai sorotan warga di wilayah Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah wali murid dan masyarakat menyampaikan kekecewaan terhadap pelaksanaan distribusi makanan dari dapur penyedia SPPG 05 yang disalurkan ke SDN Ngamprah selama tiga hari, Senin hingga Rabu (23–25).
Salah seorang warga tidak mau di sebut namanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap standar menu yang diterima siswa.
Ia menilai paket makanan yang dibagikan belum mencerminkan konsep gizi seimbang sebagaimana tujuan program nasional tersebut.
“Saya merasa kecewa. Dari hari Senin sampai Rabu anak-anak hanya diberi satu roti tawar, satu jeruk, tiga kurma, dan satu susu. Masa dua hari berturut-turut menunya seperti itu?” ujarnya.
Menurutnya, menu tersebut dinilai kurang variatif dan belum memenuhi ekspektasi masyarakat yang berharap program MBG benar-benar menghadirkan asupan bergizi lengkap bagi siswa.
Wali murid juga menilai kualitas dan komposisi makanan perlu dievaluasi agar sesuai dengan standar gizi anak sekolah yang seharusnya mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral secara seimbang.
Selain soal menu, warga juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja di dapur MBG.
R menyebut sebagian besar pekerja berasal dari satu wilayah rukun warga saja, yakni RW 01, sementara Desa Sukatani memiliki sembilan RW. Ia menilai kesempatan kerja seharusnya dibuka merata bagi seluruh warga desa.
“Kenapa tidak dibagi ke semua RW? Jangan sampai hanya satu wilayah saja yang bekerja di sana,” katanya.
Ia juga mempertanyakan persyaratan pendidikan yang dinilai tidak konsisten.
Menurutnya, sebagian pelamar ditolak karena tidak memiliki ijazah SMA, padahal ada pekerja lain yang disebut hanya berijazah SMP namun tetap diterima. Kondisi itu menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Keluhan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap implementasi program MBG di tingkat lokal.
Program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak dan mendukung kualitas pendidikan ini diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga transparan dalam pelaksanaan teknis, mulai dari standar menu hingga tata kelola tenaga kerja.
Sejumlah warga berharap pihak pengelola dapur MBG dan instansi terkait segera melakukan evaluasi terbuka serta memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
Mereka menegaskan dukungan terhadap program pemerintah tetap ada, namun pelaksanaannya harus adil, merata, dan benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditetapkan secara nasional. (Aa/Red)
