Bandung Barat – Warna Jembar.com // Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung Barat menggelar kegiatan koordinasi dan pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Jumat (23/1/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di RM Pilemburan, Gadobangkong, dan diikuti oleh para pengelola serta pimpinan LKP dan LPK se-Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar lembaga pelatihan dengan instansi pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan mutu layanan pelatihan kerja.
Sejumlah perangkat daerah turut hadir, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pelatihan sumber daya manusia di Bandung Barat.
Melalui kegiatan ini, HIPKI menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan LKP dan LPK, khususnya dalam hal perizinan kelembagaan, pemahaman regulasi, serta peningkatan mutu program pelatihan.
Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk mendorong lembaga pelatihan agar mampu berkontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan mencetak tenaga kerja yang siap pakai.
Kepala Bidang pendidikan Usia dini dan Pendidik non formal disdik Kabupaten Bandung Barat, Eri Tri Kurniadi, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif HIPKI dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, HIPKI telah berperan aktif dalam mendampingi lembaga-lembaga pelatihan agar semakin tertata, baik dari sisi perizinan, program, maupun kualitas layanan.
Ia menilai, keberagaman rumpun pelatihan yang dimiliki LKP dan LPK seperti menjahit, otomotif, komputer, tata boga, hingga berbagai bidang keahlian lainnya merupakan potensi besar yang perlu dikelola secara profesional.
Dengan pengelolaan yang baik, pelatihan tersebut diyakini mampu meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, Koordinator Khusus Cimahi–KBB, Utar, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh para pengelola kursus.
Materi yang disampaikan oleh dinas terkait memberikan kejelasan, khususnya mengenai legalitas dan perizinan lembaga, sehingga LKP dan LPK memiliki payung hukum yang jelas dan diakui oleh pemerintah.
“Antusiasme peserta sangat tinggi karena kegiatan ini menjadi bekal penting bagi keberlangsungan lembaga ke depan, agar dapat menjalankan visi dan misi pelatihan secara tertib, profesional, dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Owner So Education Japan Center Indonesia yang berlokasi di Desa Citapen, Ujang Hidayat, juga mengungkapkan manfaat besar dari kegiatan tersebut.
Ia menyebut, pemahaman terkait perizinan dan regulasi sangat krusial, khususnya bagi LPK yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti program kerja ke Jepang.
Menurutnya, forum koordinasi ini membantu lembaga pelatihan memahami prosedur administrasi yang harus dipenuhi, mulai dari perizinan OSS, ketenagakerjaan, hingga pembangunan sarana pelatihan.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar lembaga pelatihan selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, panitia penyelenggara sekaligus pengurus HIPKI, Rostiawati menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penyamaan persepsi antara lembaga pelatihan dan instansi terkait. Mengingat sistem perizinan LKP dan LPK yang terus berkembang, diperlukan komunikasi intensif agar proses legalitas berjalan lebih mudah dan efektif.
“Tujuan utama kami adalah memperkuat legalitas LKP dan LPK, sehingga lembaga dapat fokus pada peningkatan kualitas pelatihan. Pada akhirnya, peran lembaga kursus dan pelatihan ini sangat strategis dalam membentuk SDM unggul, mengurangi pengangguran, serta mendorong UMKM agar naik kelas,” pungkasnya. (Aa/red)
