Ngamprah – warnajembar.com, Pas Bertepatan Pada peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 50, Plt Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Hengki Kurniawan menyampaikan akan menghapus sistem pelayanan birokrasi yang terkesan lamban atau berbelit.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan indikator paling mudah dipahami, dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
Hengki menerangkan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak roda pemerintahan, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat.
“ASN dituntut untuk bekerja efisien, trengginas, cekatan dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” ujar Hengki kepada Bangbara.
Seorang ASN, lanjut Hengki, harus memahami peran dan kemampuannya, guna menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik dan responsif dalam menghadapi setiap permasalahan maupun pelayanan publik.
“Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat adalah tiga pilar utama dalam upaya kita mewujudkan pemerintahan sesuai konsep “good governance,” ujar Hengki.
Ditambahkan Hengki, dibutuhkan inisiatif dan pemikiran terarah dari para ASN sehingga mampu menciptakan program-pogram pelayanan publik yang “out of the box” atau kreatif.
“Konsep pelayanan harus berubah, sudah saatnya orientasi kita untuk melayani publik, bukan untuk melayani golongan tertentu,” tandasnya.
Birokrasi kata Hengki, adalah sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, yang didasari semangat melayani.
“Jika kondisi ini bisa terpenuhi, maka harapan kita dalam mewujudkan bangsa yang maju serta demokratis akan tercapai,” kata dia.
Fungsi birokrasi yang baik, Hengki melanjutkan, akan menjadi kekuatan yang efisien dalam melakukan perubahan. Namun sebaliknya, dapat melemahkan, bahkan menghambat suatu perubahan.
“Masyarakat akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan,” ujar dia. (Addien/#red)
