Bandung Barat – warnajembar.com / Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (DINKES KBB), di duga mengabaikan berkas pengajuan jaminan kesehatan pasien yang keberadaannya lagi di rawat di Rumah Skit (RS) Al’Ihsan Bandung,
Menurut Ketua Desa Siaga Rahmat Beta, Pasien tersebut seorang balita yang tidak mampu bernama, Arkhan Nur Rizky berumur sekitar satu tahun warga kampung Seketando Rt 02 Rw 17 Desa Cangkorah. Kec. Batujajar KBB.
“Saya ke dinkes untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (MASKIN) buat warga sya yang lagi di rawat di rumah skit Al-ihsan tapi sayang nya say disini merasa kecewa dengan kebijakan dinas katanya harus ada perwakilan dari keluarga,” Ungkapnya. Jumat 9 Agustus 2024
Sehubungan instruksi dokter orang tua pasien harus tetap menunggu di RS. Rahmat sebagai kader pengurus pasien, ia memberikan berkas ke dunas kesehatan bersama ketua Rw, namun pihak Dinas tetap menolak karena harus ada kelurga pasien.
“Saya sebagai Desa Siaga walau tidak enak badan memaksakan diri ke dinas, saya sudah sonding kan melalui Vidio Call antara pihak pasien dan dinas, bahwa pasien untuk mewakilkan ke pihak Desa Siaga, yaitu saya sendiri,” terang Rahmat.
Ia mengatakan kepada dinas kesehatan bahwa dirinya sebagi kader Desa Siaga.
“Saya sebagai ketua Desa siaga SK dari kepala Desa, payung hukum saya peraturan Desa, pembina saya adalah puskesmas dan camat, bahkan saya sering kesini sama keluarga pasien klau memang itu bisa di bawa, kalau tidak bisa di bawa terpaksa di wakili oleh saya sebagai Desa siaga,” Tegas nya.
Rahmat pun Berharap untuk Pj Bupati Ade zakir dan ke dinas kesehatan Bandung Barat, agar ada toleransi nya terhadap pasien, terutama kepda orang yang tidak mampu.
“Tolonglah toleransi, bagaimana KBB maju masyarakatnya juga berobat susah, saya sebagai desa siaga tiap hari mengurus pasien, Sekalilagi mohon untuk pj Bupati Ade Zakir tolong Dinkes kinerjanya di evaluasi,” pungkasnya.
Terakhir Rahmat mengatakan sangat sebagai Ketua Desa Siaga Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar, pihaknya merasa sangat kecewa juga atas kebijakan pemerintah Bandung Barat. **Red
