Ngamprah – warnajembar.com | Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jalan Cisarua Padalarang, Keluarga Besar Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) menyampaikan pernyataan sikap tegas dalam sebuah audiensi resmi bersama DPRD KBB.
Agenda penting ini digelar sebagai bentuk kepedulian sekaligus dorongan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan kemacetan parah di jalur Cimareme hingga Ciburuy yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam audiensi tersebut, Yacob Anwar Lewi, S.Ip, Ketua P4KBB, secara terbuka menyampaikan perlunya langkah nyata dan percepatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di kawasan Cimareme.
Hingga saat ini, dari total lahan yang harus dibebaskan, baru sembilan bidang dan dua gang yang terealisasi. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan urgensi kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Bandung Barat.
”Kami mendorong adanya kebijakan politik anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Pak Bupati, untuk bisa bersinergi bersama DPRD dalam mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp20 miliar. Ini sebagai langkah awal dan sinyal keseriusan pemerintah daerah untuk memancing dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,” ujar Yacob.
Lebih jauh, pihaknya juga mendorong pembentukan tim investigasi khusus yang berasal dari unsur teknis dan profesional di bidang PUPR guna melakukan pendataan ulang dan kalkulasi kebutuhan biaya pembebasan lahan yang akurat dan transparan.
Sebab, diperkirakan kebutuhan total untuk pembebasan lahan mencapai ratusan miliar rupiah, yang jelas tidak mungkin ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Bandung Barat.
”Dulu saat awal, sekitar tahun 2018, saja angkanya sudah mencapai Rp100 miliar. Sekarang tentu akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, inisiatif daerah menjadi stimulus penting agar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat bisa turut ambil bagian,” tambahnya.
Sementara itu, Megahari, salah satu pengurus P4KBB, menegaskan bahwa audiensi ini adalah bentuk konkret peran serta masyarakat sipil untuk mendorong penyelesaian masalah kemacetan kronis di jalur vital Cimareme-Tagog Padalarang.
Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Bandung Barat bersama DPRD memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pembangunan jalan layang yang telah tertunda selama lebih dari 18 tahun.
”Kami harap DPRD bisa serius menampung aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah agar mengambil langkah-langkah konkret, termasuk berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat dan kementerian terkait. Apapun alasannya, ini untuk kepentingan publik Bandung Barat,” tutur Megahari.
P4KBB juga menyatakan kesiapan untuk mengawal proses ini, termasuk audiensi lanjutan ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur, sebagai bagian dari upaya kolektif warga Bandung Barat menuntut hak atas lingkungan yang lebih baik dan bebas kemacetan.
Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama agar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat bisa duduk bersama dalam forum-forum lanjutan demi merealisasikan flyover Cimareme sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan kemacetan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. (*red).
