KAB. BANDUNG BARAT // Kemacetan lalu lintas yang semakin parah di sejumlah titik strategis di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di kawasan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bandung Barat. Salah satu solusi jangka panjang yang didorong adalah pembangunan play over (jalan layang) di ruas-ruas jalan nasional yang kerap menjadi simpul kemacetan.
Dorongan ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, S.Pd dalam sesi reses dan juga dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah.
“Kemacetan makin parah, dan solusi jangka panjangnya memang harus melalui pembangunan infrastruktur jalan nasional seperti play over,” ujar Mahdi.
Menurut Mahdi, pembangunan kawasan-kawasan baru, terutama kehadiran infrastruktur strategis nasional seperti Stasiun Kereta Cepat Whoosh dan pertumbuhan pemukiman serta pusat komersial di wilayah Padalarang, Ngamprah, dan sekitarnya, menyebabkan beban lalu lintas meningkat drastis.
“Kita melihat lalu lintas Padalarang tidak lagi mampu menampung volume kendaraan, apalagi saat jam sibuk. Tak hanya warga lokal, sekarang banyak lalu lalang dari luar kota, baik dari Jakarta maupun Kota Bandung,” terangnya.
Kemacetan juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata jika tidak ditangani secara serius.
Mahdi mengusulkan agar pemerintah pusat dan provinsi mengambil alih pembangunan jalan layang di kawasan yang menjadi jalur nasional. Ia menyebut, skema pembiayaan dan tanggung jawab pembangunannya idealnya berada di bawah kewenangan pusat karena menyangkut lintasan strategis nasional.
“Karena statusnya jalan nasional, maka play over ini memang harus dibangun oleh pusat atau provinsi. Kami di daerah siap mendampingi, mengawal, dan mengusulkan desain maupun lokasi yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dalam rapat paripurna terakhir, dirinya juga sudah menyampaikan langsung kepada KDM (Kemitraan Daerah Mandiri) tentang urgensi pembangunan play over, khususnya di depan Stasiun Kereta Cepat Padalarang sebagai titik krusial pengurai kemacetan.
Mahdi menekankan bahwa tanpa penanganan segera, kemacetan akan terus bertambah seiring pesatnya pembangunan di wilayah Bandung Barat. Kawasan transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun cepat dan rencana pengembangan ekonomi baru di KBB menuntut adanya infrastruktur jalan yang memadai.
“Kalau tidak disiapkan sekarang, lima tahun lagi kemacetan bisa jadi bom waktu. Kami ingin play over ini menjadi bagian dari perencanaan besar KBB, bukan hanya tambal sulam jangka pendek,” ujarnya.
Peran DPRD: Mengawal Hingga Terlaksana.
Mahdi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga akan mengawal hingga proses perencanaan dan pembangunan bisa dimulai. Ia pun berharap dukungan dari seluruh pihak, termasuk sinergi antarlembaga, agar Bandung Barat memiliki tata kelola transportasi yang lebih baik.
“Kami siap mendorong dan mengawal, tapi ini tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kemauan politik dari pusat dan provinsi untuk merealisasikan play over ini,” tutupnya.
