Bandung Barat – Warna Jembar.com // Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan transportasi wilayah Padalarang–Parongpong–Lembang sebagai bagian dari penunjang Program Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di TNT KBB, Rabu (7/1/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha transportasi untuk menyamakan persepsi, membangun kolaborasi, serta memetakan tantangan dan peluang pengembangan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.
Moch. Ridwan Evi, BE., S.Sos., M.M. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijawab melalui kerja bersama lintas sektor.
Menurutnya, kehadiran BRT tidak hanya berorientasi pada efisiensi mobilitas, tetapi juga pada kepentingan masyarakat luas serta perlindungan terhadap pelaku usaha transportasi lokal.
“Pengembangan ini harus kita dorong bersama. Alhamdulillah, Organda memberikan dukungan penuh. Ke depan, kolaborasi menjadi kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan. Justru kita ingin menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi semua, baik pengguna maupun pelaku angkutan,” ujarnya.
Ridwan menjelaskan, Dishub KBB membuka peluang kolaborasi dengan angkutan daerah sebagai feeder atau penunjang layanan BRT.
Pendekatan ini dinilai penting agar integrasi transportasi berjalan optimal sekaligus mencegah potensi konflik di lapangan. Ia juga menyoroti masih maraknya kendaraan umum tidak resmi atau berpelat hitam yang beroperasi, yang dinilai merugikan angkutan resmi dan membahayakan keselamatan pengguna.
“Kendaraan tidak resmi ini sangat berisiko. Ketika terjadi kecelakaan, tidak ada perlindungan asuransi. Ini menjadi perhatian serius dan akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi berkelanjutan dengan Organda dan aparat terkait,” tegasnya.
Selain itu, Dishub KBB juga terus memperkuat penataan lalu lintas, termasuk penertiban parkir liar dan optimalisasi sarana pendukung seperti mobil derek. Upaya ini dilakukan secara bertahap, mengingat sebagian ruas jalan berada di bawah kewenangan provinsi dan nasional, sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Organda KBB Ucok Asep Dedi Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk membangun pemahaman bersama terkait implementasi BRT.
Ia menegaskan bahwa Organda pada prinsipnya mendukung program pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat dan pelaku angkutan.
“Ini baru tahap sosialisasi, dan Alhamdulillah berlangsung kondusif. Kami mendukung program BRT karena banyak sisi positifnya, seperti armada yang nyaman, ber-AC, tarif terjangkau, dan ramah lingkungan. Tentu ada plus dan minus, tetapi semua bisa diatasi melalui komunikasi dan tahapan yang tepat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, koridor Padalarang–Parongpong–Lembang menjadi salah satu jalur prioritas, dengan rencana pengembangan trayek baru yang menghubungkan wilayah potensial seperti Ciwidey–Gunung Halu melalui jalur Puspa. Jalur ini dinilai strategis karena menjadi penghubung aktivitas masyarakat lintas wilayah, baik menuju Bandung Barat, Cianjur, maupun kawasan pusat ekonomi.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam implementasi BRT bukan semata teknis, melainkan proses adaptasi sosial, terutama bagi angkutan konvensional.
Oleh karena itu, Organda mendorong agar pengemudi angkot eksisting dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem BRT, sehingga tidak terjadi penghilangan mata pencaharian.
“Kami berharap para pengemudi lama bisa terserap menjadi pengemudi BRT. Ini penting agar transisi berjalan adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Organda KBB juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Dishub, kepolisian, dan pihak terkait dalam penertiban angkutan ilegal serta pembenahan lalu lintas, termasuk di kawasan strategis seperti sekitar KCIC dan terminal.
Hasil penataan yang mulai terasa saat ini, seperti penguraian kemacetan dan penataan terminal, menjadi bukti bahwa kolaborasi mampu menghadirkan perubahan positif.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pengembangan BRT di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga transformasi sistem transportasi yang inklusif, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Aa/red)
