Ngamprah |Ketua Dewan Muhamad Mahdi, S.Pd sambut Audensi Keluarga Besar Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), isi audensi terkait pembebasan lahan untuk jalan Flyover cimareme.
Kegiatan ertempat di Gedung DPRD KBB, Jalan Cisarua Padalarang, pertemuan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan sejumlah aspirasi terkait pembangunan daerah dan persoalan aset yang selama ini menjadi perhatian publik. Jumat. 11 Juli 2025.
Selain Ketua DPRD KBB hadir juga Komisi III DPRD KBB, Fither Dtuady, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif P4KBB dalam menyampaikan aspirasi langsung kepada DPRD.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, sejumlah isu strategis disampaikan, mulai dari persoalan penataan aset pemerintah daerah hingga wacana pergantian nama Kabupaten Bandung Barat.
Ketua DPRD KBB, Mahdi, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menata kembali aset-aset milik pemerintah daerah. Menurut Mahdi, selama ini banyak aset daerah yang belum terdata dan dikelola dengan baik. Hal ini, katanya, menjadi pekerjaan rumah bersama untuk segera dituntaskan.
”Sekarang kami sedang melakukan penataan dan pendataan aset-aset milik pemerintah daerah. Banyak aset yang selama ini belum terdata dengan baik. Alhamdulillah, saat ini sudah mulai ditata, beberapa aset juga sudah mulai disertifikatkan. Salah satunya kawasan Kompleks Bandung Barat,” ungkap Mahdi.
Selain itu, Mahdi turut menyinggung wacana pergantian nama Kabupaten Bandung Barat yang sempat ramai dibicarakan. Menurutnya, wacana tersebut masih bersifat usulan, dan sepenuhnya akan dikembalikan kepada masyarakat serta pemerintah daerah.
”Memang dulu ada yang mengusulkan pergantian nama, saya ditelepon langsung oleh Profesor Nina, yang dulu menjadi salah satu tokoh sejarah lahirnya Bandung Barat. Tapi ini sifatnya hanya usulan saja, tidak ada paksaan. Semuanya akan dikembalikan kepada warga Bandung Barat. Jangan khawatir, ini masih sebatas wacana,” tambahnya.
Audiensi ini juga membahas tentang kejelasan status lahan dan aset yang sudah dibebaskan untuk kepentingan umum. Mahdi menegaskan bahwa pihak DPRD melalui Komisi III akan meminta data resmi terkait lahan-lahan tersebut, untuk memastikan kesesuaiannya dengan dana pembebasan lahan yang telah dikeluarkan.
”Nanti kami minta data-data lahan mana saja yang sudah dibebaskan, apakah sesuai dengan dana Rp9 miliar yang telah digunakan. Ini penting demi transparansi pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Mahdi juga menyinggung pentingnya sinergi antar perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta peran aktif masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan, khususnya terkait pengaturan kawasan dan tata ruang wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, turut disinggung pula wacana tentang pemekaran wilayah Kota Cimahi yang selama ini terkendala keterbatasan wilayah. Menurut Mahdi, opsi penggabungan ke Bandung Barat atau Kota Bandung bisa menjadi solusi jika pemekaran tidak memungkinkan.
”Kalau Kota Cimahi masih belum mampu melakukan perluasan, tinggal pilih saja mau bergabung ke Bandung Barat atau Kota Bandung. Karena secara aturan, sebuah kota atau kabupaten minimal harus memiliki empat kecamatan,” jelas Mahdi.
Audiensi ini diapresiasi oleh perwakilan Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan, yang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan daerah dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
”Kami ingin aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tapi benar-benar ditindaklanjuti. Audiensi seperti ini penting agar pemerintah daerah lebih transparan dan berpihak kepada kebutuhan warga,” ujar salah satu perwakilan Paguyuban.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi terbangunnya komunikasi yang lebih intensif antara masyarakat dan DPRD, demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang lebih tertata, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (*Anne/Atek).
