Bandung Barat, warnajembar.com / Organisasi Masyarakat Laskar Anti Korupsi (LSM LAKI) audensi dengan pihak DPRD KBB terkait temuan lelang gedung DPRD KBB baru. Menurutnya ada aturan yang tidak jelas, dan pertanyakan terkait aturan abu-abu yang di berikan pihak dinas. Senin 10/02/2025.
Ketua LAKI KBB Gunawan Rasid menjelaskan,Pada waktu kunjungan pengawasan komisi 3 di gedung Dprd KBB yang baru dalam rangka konsolidasi anggaran yang 10 miliar kebetulan saya memantau disitu di undngan oleh komisi 3.
Pihaknya muncul pernyataan dari kepala dinas PUTR yang menyatakan bahwa saat lelang terbuka dia mengatakan ada yang menekan dinas kemudian hampir jumping, dan terakhir pernah mengeluarkan persyaratan abu abu dan persyaratan tambahan.
“Sehingga kami dari Laki mempertanyakan ke pihak DPRD untuk memanggil sesuai kewenangan yaitu hak bertanya kepada kepala dinas PUTR, untuk memastikan apa yang menjadi persyaratan abu abu itu??. Dan persyaratan apa yang muncul saat itu dan siapa yang menekan waktu pelelang tersebut,” Ungkapnya.
Menurutnya, Justru kita harus tau yang menekan intervensi itu siapa, yang ke dua persyaratan lelang yang abu abu itu yang terpenting.
“Sehingga kami menyampaikan surat waktu itu ke pihak DPRD hanya sampai saat ini belum di laksanakan sehingga kami hadir untuk audensi,” imbuhnya.
Ia Mengatakan. Kebetulan statement tadi dalam audensi ketua komisi III sudah merespon secara bagus.Karena harapan kami harus di panggil sebelum pelantikan tanggal 20, ternyata bsok akan segera di panggil jam 10 oleh pihak DPRD.
Selain itu Ketua Laki juga menyikapi isu tentang adanya Tim pemenangan Bupati KBB Jejen Richie Ismail yang Akan dibentuk Tim Transisi.
“aya sampaikan jadi hari ini sudah bukan tim transisi seharusnya tim teknis karena 10 hari apa yang menjadi kepentingan bupati, contohnya harusnya hari ini jangan belanja masalah, harusnya menginventarisir maslah,” Ujarnya.
“Sehingga nanti tim teknisi apa yang harus ada misalkan carut marut tentang penanganan anggaran minimal ahli dalam penyusunan administrasi keuangan dalam pelayanan publik,” Tambah Gunawan
Gunawan berpesan, Jangan sampai dengan kejadian-kejadian seperti yang dulu dulu ada beberapa tim. Bandung Barat Harus di ripres harus d instal ulang bersama sama.
“Waktu penetapan di KPU, bupati terpilih mengatakan bahwa saya bupati untuk semua dengan arti jangan ada lagi pemilahan jangan ada lagi tim A dan Tim B sekarang harus ada tim teknis yang profesional bayar dan petakan,” Tegasnya.
Terakhir Gunawan menjelaskan, dulu belanja Maslah baru, disitu dalam kontek bedah anggaran adminitrasi anggaran daerah yang ke 2 litigasi pencegahan korupsi, karena selama ini korupsi cukup banyak jadi program ini harus muncul di RKJMD kisi kisi nya d kasihkan atau tidak.
