WarnaJembar.com |Ngamprah // Dalam peringatan Milangkala ke-4 Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) pada Kamis (29/05/2025), Ketua P4KBB Yacob Anwar Lewi mendesak Pemkab Bandung Barat untuk melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif.
Rekomendasi strategis disampaikan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati, menekankan pentingnya meritokrasi, responsivitas, dan inklusivitas dalam pembangunan daerah.
Meritokrasi sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintahan
Yacob menekankan, perlunya sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat publik. Proses pengangkatan harus berdasarkan kompetensi, kelayakan, dan kepatutan, bukan kepentingan lain. Jabatan harus diisi oleh individu yang sesuai bidangnya dan patuh pada aturan yang berlaku.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan IPM
P4KBB mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Pengisian jabatan yang kosong menjadi prioritas untuk menghindari hambatan pelayanan publik.
Selain itu, P4KBB juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KBB, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Perbaikan infrastruktur, termasuk jalan, kantor kecamatan, dan sekolah rusak, serta penyelesaian masalah status tanah menjadi fokus utama.
Pemerintahan yang Responsif dan Inklusif
Yacob menekankan pentingnya pemerintahan yang responsif dan inklusif. Responsivitas berarti kemampuan pemerintah merespon aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat, sedangkan inklusivitas menuntut partisipasi semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi.
Hal ini dinilai penting untuk mencegah konflik sosial dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
P4KBB mengajak Pemkab Bandung Barat untuk bekerja sama secara harmonis dan kompak, seperti tim sepak bola yang solid, demi mencapai cita-cita pemekaran daerah. ( **An)
