WARNAJEMBAR.COM – Sertifikasi halal di Indonesia sangat penting bagi para pelaku bisnis, terutama di industri makanan, kosmetik, dan kesehatan, untuk memastikan produk mereka diterima oleh konsumen Muslim. Panduan ini menjelaskan jenis-jenis produk yang harus segera disertifikasi dan memberikan wawasan tentang pengecualian, seperti produk yang terbuat dari bahan-bahan haram. Dengan populasi Muslim yang besar, sertifikasi halal merupakan persyaratan hukum untuk produk-produk tertentu, seperti makanan, minuman, obat-obatan tradisional, dan suplemen.
Proses sertifikasi halal berbeda-beda, tergantung pada skala usaha. Usaha besar mematuhi proses sertifikasi yang melibatkan verifikasi dan evaluasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk saat ini, UMKM mempunyai pilihan untuk melakukan deklarasi mandiri yang lebih sederhana dan terjangkau, meski demikian tetap harus segera memenuhi standar halal. Sertifikasi ini berlaku semasih empat tahun, dan perlu diperbarui jika terjadi perubahan komposisi produk.
Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) merupakan kerangka kerja yang memastikan produk setiap saat mengikuti standar Halal. Kerangka kerja ini mencakup kebijakan dan tanggung jawab manajemen, pengawasan oleh Tim Manajemen Halal, pelatihan rutin, manajemen subject material, dan pemantauan fasilitas produksi. Selain itu, terdapat prosedur penanganan produk yang sepertinya tidak sesuai dan sistem pelacakan seluruh rantai pasokan.
Beberapa kesalahpahaman umum tentang sertifikasi Halal antara lain anggapan bahwa sertifikasi tersebut bersifat permanen, hanya untuk bisnis Muslim, atau sangat mahal. Walaupun, sertifikasi tersebut harus segera diperbarui, bisa diakses oleh semua bisnis, dan relatif terjangkau. Selain itu, sertifikasi sepertinya tidak hanya membuat spesialisasi produk akhir namun meliputi seluruh rantai pasokan. Sertifikasi asing juga bisa diakui asalkan memenuhi peraturan Indonesia.
Sumber : VRITIMES.com
