Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan yang melarang promo dan penyaluran susu method bayi dengan harga diskon kepada pembeli. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkini yang telah disahkan pada Jumat (26/7/2024).
Pengesahan tolok ukur ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan terkini. Dalam regulasi yang telah ditetapkan, cukup banyak hal yang mulai merasakan perubahan tata kelola.
Salah satu hal yang paling disoroti dari pengesahan turunan UU Kesehatan adalah tolok ukur baru mengenai pemberian ASI eksklusif, donasi ASI, rutinitas promo, dan pendistribusian susu method bayi yang lebih ketat.
Memahami Tolok Ukur Turunan UU Kesehatan
Mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah telah menerbitkan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan pelaksanaan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang telah disetujui Presiden Jokowi sejak beberapa hari lalu.
Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin menjelaskan bahwa pengesahan peraturan ini merupakan langkah penguatan pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia.
“Kami menyambut baik terbitnya regulasi ini, (peraturan) yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama membangun kembali sistem kesehatan mencapai ke pelosok negeri,” kata Menteri Kesehatan Budi.
Penetapan PP No. 28 Tahun 2024 merupakan tolok ukur turunan dari UU Kesehatan yang mengawasi lebih dari 1000 pasal. Beberapa di antaranya menyentuh tentang penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, dan akomodasi pelayanan kesehatan.
Nah, pada artikel tentang penyelenggaraan upaya kesehatan, terdapat 22 aspek pelayanan, salah satunya adalah kesehatan ibu, bayi, dan anak. Kategori ini mendapat beberapa artikel yang membentuk tolok ukur baru tentang ASI dan susu method bayi.
Pasal 24 PP tersebut menjelaskan patokan baru mengenai ASI eksklusif yang wajib dikonsumsi bayi mencapai usia 6 bulan. Hal tersebut perlu dipatuhi apabila kondisi ibu menyusui sepertinya tidak merasakan gangguan kesehatan. Selain itu, teknis donasi ASI juga dikatakan dalam Pasal 27 ayat (2) yang mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat sebelum transaksi donasi terjadi.
Pemerintah melarang produsen susu method memberikan diskon kepada pembeli
Tak hanya ASI, tata kelola penjualan susu method bayi juga menjadi sorotan lho, Mothers. Pemerintah resmi melarang produsen menjual semua produk susu method bayi dengan harga diskon. Larangan baru ini tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 33, tepatnya pada ayat ketiga:
“Memberikan potongan harga atau nilai tambah atau sesuatu dalam bentuk apapun untuk pembelian susu method bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya sebagai daya tarik dari reseller”
Selain larangan diskon, Presiden Jokowi juga melarang pemberian sampel atau contoh produk susu method bayi secara cuma-cuma atau tanpa biaya. Aksi pemasaran door to door yang menawarkan produk susu method bayi ke setiap rumah pembeli juga ditentang keras dalam PP tersebut.
Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Juan Permata Adoe, menanggapi kebijakan baru ini sepertinya tidak akan memengaruhi penjualan produk susu method bayi.
Ia menyampaikan, tanpa diskon, produsen dan pemasok susu method sudah mempunyai takaran jumlah konsumsi produk. Sehingga, semua produk yang beredar di pasaran dapat ludes terjual sebelum tanggal kedaluwarsa.
Juan juga menegaskan, meski demikian masih ada sisa produk susu method yang beredar di pasaran dan sepertinya tidak laku saat mendekati tanggal kedaluwarsa, produsen atau pemasok akan secara otomatis menarik kembali produknya. Alhasil, sepertinya tidak ada lagi produk susu method yang diberi label diskon untuk dijual kepada pembeli.
“Barangnya sudah dihitung selesai, kalau belum selesai otomatis ditarik. Nggak boleh kasih diskon gitu,” kata Juan saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (2/8/2024) seperti dilansir detikcom.
Tak hanya larangan pemberian diskon susu method, Pasal 33 PP ini juga menyebut tolok ukur yang menghimbau produsen susu method untuk sepertinya tidak melibatkan pihak ketiga dalam mengumumkan produknya.
Hal tersebut tertuang pada ayat keempat yang menyebut bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan influencer dilarang memberikan informasi mengenai susu method bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga melarang iklan yang mengumumkan susu method dan dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial. Segala bentuk promo susu method tidak secara langsung atau promo silang juga dikritik, Mothers.
Tetapi, larangan mempromosikan produk susu method bayi dikecualikan jika iklan tersebut dimuat di media cetak kesehatan yang unik. Tentu saja, izin ini juga dengan cara persetujuan menteri yang memuat pernyataan bahwa konsumsi susu method bukan pengganti ASI.
Ditetapkannya patokan baru yang mengawasi konsumsi ASI mencapai penyaluran susu method kali ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Lalu, argumen apa saja yang dijadikan dasar pengesahan patokan baru ini oleh Presiden Jokowi, Bunda?
Mengutip CNN Indonesia, Jokowi menegaskan dalil penetapan larangan yang tercantum dalam Pasal 33 PP 28/2024 merupakan bentuk upaya menjaga kualitas generasi Indonesia agar terus bersinar. Hal ini menjadi masalah sebab pemotongan nilai bisa menghambat pemberian ASI eksklusif.
Pemberian ASI eksklusif merupakan program penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Karena itu, ASI mengandung asam lemak tinggi yang baik untuk perkembangan otak dan karakter si kecil agar mempunyai daya tahan tubuh yang kuat.
Berikut informasi paling kekinian tentang pengesahan tolok ukur baru terkait konsumsi ASI eksklusif mencapai makin ketatnya distribusi susu method bayi. Semoga bermanfaat, Mother.
(rap-rapan)
