Bandung Barat – Warna Jembar.com // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Launching Petugas Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Desa serta penandatanganan perjanjian kerja sama dengan berbagai mitra strategis, yang dilaksanakan di Gedung C Disdukcapil, Kompleks Kantor Pemda Bandung Barat, Rabu (7/1/2025).
Kegiatan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendekatkan layanan kependudukan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
Adapun kerja sama yang ditandatangani melibatkan :
1.Rumah Sakit Daerah Lembang KBB,
2.Rumah Sakit Daerah Cililin KBB,
3.Rumah Sakit Daerah Cikalong Wetan
4. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Bandung Barat,
5. Pemerintah Desa se-Kabupaten Bandung Barat, serta satuan pendidikan
6. SDN 1 Ngamprah,
7. SDN 1 Mekarsari, dan
8. SDN Cilame.
Seluruh layanan adminduk tersebut akan diintegrasikan melalui Aplikasi SIDILAN (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Layanan) yang akan diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Aplikasi ini dihadirkan sebagai sarana digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan secara lebih efektif dan efisien.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritche Ismail, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran Petugas Layanan Adminduk Desa merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat.
“Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, merata, dan mudah dijangkau masyarakat. Melalui petugas Adminduk desa dan pemanfaatan aplikasi SIDILAN, pelayanan dapat dilakukan lebih dekat dengan warga serta mendukung percepatan tertib administrasi kependudukan,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan pemerintah desa dalam menjaga akurasi serta pemutakhiran data kependudukan, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Melalui peluncuran Petugas Layanan Adminduk Desa dan penandatanganan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis pelayanan administrasi kependudukan akan semakin optimal, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Aa/ Red)
