WARNAJEMBAR.COM – Pendapatan pajak dari transaksi aset crypto di Indonesia mencatat pencapaian luar biasa sampai akhir Desember 2024, dengan overall Rp1,09 triliun. Angka ini berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) 22 untuk penjualan crypto senilai RP510,56 miliar, dan pajak pertambahan nilai domestik (PPN DN) dari pembelian crypto sebesar Rp577,12 miliar. Pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024 mencerminkan perkembangan cepat industri crypto dan pendapatan masyarakat pada aset virtual sebagai bagian dari rutinitas ekonomi.
Menurut Wan Iqbal, CMO Tokocrypto, lonjakan pendapatan pajak membuktikan bahwa ekosistem crypto di Indonesia semakin matang. Crypto sekarang membuka peluang baru bagi masyarakat, baik dengan menggunakan investasi jangka panjang, perdagangan, dan inovasi seperti mempertaruhkan. Selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, pengembangan sektor ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi virtual dan menciptakan pekerjaan baru di luar sektor konvensional.
Penguatan ekosistem crypto juga didukung dengan menggunakan inisiatif peraturan, seperti implementasi diskusi kelompok fokus (FGD) dengan Bappebti dan OJK pada Januari 2025. Dalam acara tersebut, berbagai program diluncurkan, termasuk buku saku aset crypto, e Aplikasi -raporat, dan dash. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan transaksi aset crypto yang lebih aman, transparan, dan tersambung dengan pengawasan yang jelas dari regulator.
Dengan kolaborasi yang erat antara industri dan pemain pengatur, masa depan industri crypto di Indonesia terlihat cerah. Tokocrypto mengharapkan bahwa tren positif ini akan berlanjut, sebab dukungan dari peraturan yang lebih inklusif untuk memaksimalkan potensi aset virtual. “Bersama -sama, kita bisa membangun ekosistem crypto yang inovatif, aman dan berkelanjutan,” kata Iqbal menutup pernyataannya.
Sumber: Vritimes
(Tagstotranslate) Pajak crypto
Source link
