BANDUNG BARAT – warnajembar KETUA POKJA WARTAWAN KBB MENYAYANGKAN KEBIJAKAAN BUPATi YANG MENGGELONTORKAN ANGGARAN 600 JUTA MELALUI DISKOMINFO KEPADA BEBERAPA PERUSAHAAN MEDIA KBB.
Belum genap 100 hari masa kerja, bupati kabupaten Bandung Barat, tetapi sudah mengeluarkan kebijakan yang kontrofersial,yaitu menggelontorkan anggaran sekitar 600 juta terhadap 20 perusahaan media masa.
Menurut ketua Pokja wartawan Kbb, Muhamad Raup, mengatakan,”Saya sangat menyayangkan
kebijakan bupati melalui Diskominfo, yang menggelontorkan anggaran senilai 600 juta, kepada 20 perusahaan media, tanpa melibatkan humas kBB,selama ini wartawan, baik yang tergabung dalam Pokja wartawan maupun pwi, dibawah naungan Humas, tumpang tindih kebijakan akan memecahkan konsentrasi para jurnalis yang ada diKbb,yang mendapat anggaran yang dikoordinir oleh kominfo dan jurnalis yang tidak dapat yang hal, ini akan berdampak pada wartawan yang ada diKbb, yang selama ini sudah kondusif akan terkotak kotak, disebabkan oleh kebijakan bupati yang tidak memenuhi rasa keadilan.
Lebih lanjut muhamad Raup mengatakan,”Bukan itu saja, kebijakan bupati ini perlu kita pertanyakan? Ada maksud apa memberikan anggaran kepada 20 perusahaan media Dilihat dari prosuder dan undang undang itu sudah melanggar .setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui mekanisme dan tentunya harus jelas peruntukannya, sekarang bupati baru menjabat belum 100 hari, anggaran perubahan belum disahkan oleh Dprd Kbb, secara tiba tiba keluar nilai yang begitu besar sekitar setengah milyar lebih.
“Saya harapkan pihak Bpk dapat mengaudit penggunaan anggaran ini, dan pihak berwajib, baik kejaksaan, Polda Jabar maupun kpk, menyelidiki masalah ini tegasnya.
Menurut kepala Diskominfo Kbb, Ludi, mengatakan,” Daftar nama nama perusahaan media yang mendapat anggaran sudah ditentukan oleh bupati, anggaran dikeluarkan oleh Bpkad Kbb,dan turun ke Diskominfo, atas perintah bupati mengenai media media mana saja yang mendapatkan anggaran ini datanya ada pa Edo, jelasnya.
Sedangkan menurut Edo salah seorang pegawai Diskominfo Kbb yang memegang data nama nama perusahaan media yang mendapat anggaran, menyatakan,”Saya tidak mau memberikan data nama perusahaan media media itu sebelum ada perintah dari pa Kadis, Saya juga akan mengundurkan diri daripada jadi masalah nantinya,,,tegasnya.
Menurut salah seorang wartawan media On Line,Sutrisno,mengatakan,”Semua ini tidak lanjut dari pertemuan di Bale pare antara pa bupati dan para perusahaan media,jadi setiap media yang hadir dalam pertemuan itu akan mendapatkan anggaran.media kami mendapat 24 juta,,,ujarnya.
Menurut Asep. Pimpinan redaksi media online warnajembar.com “mengatakan saya sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut,dan knapa dari pihak dinas kominfo tidak ada rapat antara media se kbb atau tembusan sebelum nya. Tiba tiba kita semua terkejut mendengar hal seperti ini bahkan bisa jadi polemik bagi dinas tersebut. Tuturnya.
Dan Sementara pihak Humas Pemda Kbb,baik Kabag humas,Kasubag pemberitaan dihubungi lewat telepon atau Wa,tidak tahu menahu masalah ini.
Disisi lain ada kekecewaan dari salah seorang relawan Akur tentang masalah ini,menurut Adun,mengatakan,”Saya sangat kecewa apa yang dilakukan oleh bupati dengan memberikan anggaran kepada beberapa perusahaan media ini,seharusnya pa bupati memperhatikan kami, para relawan yang telah berjuang mati matian,sehingga menjadi bupati sekarang,,,tegasnya.
Anggaran yang diberikan kepada 20 perusahaan media ini,nilainya berfariasi,ada yang mendapat 24 juta,30 juta bahkan ada yang 40 juta.
Sungguh ironis, disaat Pemerintah KBB, sedang disorot masalah Korupsi, dan para pejabat yang terlibat sedang dalam proses persidangan,sementara bupati yang baru, memberikan kebijakan yang kontofersi, dan bila dilihat dari jumlah anggaran yang nilainya sangat besar,alangkah lebih baik bila digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu diKbb, dalam bidang kesehatan,pendidikan dan lainnya.siliwangipost (007)
Di phostkan lagi by : warnajembar. com online 14/10/2018 *red
