Bandung Barat-WarnaJembar.com // Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui program pangan bergizi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Cucun Ahmad Syamsulrijal, S.Ag, saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Program Pangan dan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (1/11/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, serta perwakilan dari berbagai unsur pelaksana program di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pangan bergizi di daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional berjalan efektif dan tepat sasaran hingga ke masyarakat.
Negara Hadir Melalui Program Bergizi untuk Rakyat
Dalam arahannya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsulrijal menegaskan bahwa kehadiran program SPPG merupakan bukti nyata negara hadir di tengah rakyat.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, namun juga memberikan dampak ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja di berbagai daerah.
“Negara telah hadir secara nyata. Hingga saat ini, sudah hampir 14.000 dapur bergizi aktif tersebar di berbagai wilayah. Jika target 30.000 dapur dapat tercapai, maka jutaan masyarakat akan merasakan manfaat langsung, baik dari sisi gizi maupun ekonomi,” ujar Cucun.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program pangan dan gizi nasional bukan sekadar program teknis, tetapi merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, setiap pelaksana program memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hak warga negara dalam memperoleh kehidupan yang sehat dan sejahtera.
“Program ini bukan hanya kebijakan, melainkan implementasi dari amanat konstitusi. Mari kita jaga integritas, hindari kolusi, dan pastikan pelaksanaan di lapangan sesuai aturan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pelaksana negara,” tambahnya.
Kepala BGN: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program pangan dan gizi.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas agar program dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan tepat sasaran. Program ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat. Maka dari itu, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten dan terbuka,” ujar Dadan.
Ia menambahkan bahwa program dapur bergizi bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga strategi membangun sumber daya manusia unggul.
“Setiap kegiatan yang dilakukan di dapur bergizi adalah investasi bagi masa depan bangsa. Melalui gizi yang baik, kita sedang membangun generasi emas Indonesia,” ungkapnya.
Nanik S. Deyang: “Jaga Amanah, Jadikan SPPG Teladan Integritas”
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, mengajak seluruh pelaksana program untuk menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab.
Ia menekankan bahwa keberhasilan SPPG sangat bergantung pada komitmen para pelaksana di daerah dalam menjaga kejujuran dan semangat pelayanan kepada masyarakat.
“SPPG harus menjadi contoh integritas di lapangan. Kita tidak hanya bekerja untuk melaksanakan program, tapi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan berdampak besar bagi bangsa,” ujar Nanik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berkontribusi aktif dalam menjalankan program di daerah, serta mengingatkan agar terus menjaga komunikasi dan koordinasi antar lini pelaksana.
Bangun Sinergi untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
Rapat Koordinasi SPPG Kabupaten Bandung Barat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara DPR RI, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan memastikan program bergizi nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan hak gizi dan kesejahteraan rakyat terpenuhi. Dengan kolaborasi yang kuat, kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” tutup Cucun Ahmad Syamsulrijal. (Red)
