Bandung Barat – warnajembar.com // Dalam suasana yang penuh semangat kolaborasi, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah sejatinya bukan sekadar deretan angka, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung di Lantai 4 Gedung Paripurna DPRD KBB, Kamis (31/7/2025).
Rapat paripurna tersebut memuat empat pokok agenda penting:
1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025,
2. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025,
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan KUA-PPAS, dan
4. Sambutan resmi Bupati terkait rancangan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Jeje mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja secara intens dan bersinergi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah.
“Selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras DPRD yang telah mendukung proses penyusunan anggaran hingga mencapai tahap kesepakatan bersama,” ucap Jeje.
Ia menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 ini disusun berdasarkan sejumlah ketentuan hukum dan arahan pusat, termasuk Permendagri No. 15 Tahun 2024, Inpres No. 1 dan 2 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi riil di daerah.
”Selain mengacu pada kebijakan pusat, kami juga mendengarkan masukan dari Banggar DPRD agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Bupati Jeje menggarisbawahi bahwa penyusunan anggaran tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai kebermanfaatan.
“Anggaran bukan sekadar dokumen, tetapi harus menjelma menjadi sarana untuk menyentuh kehidupan masyarakat. Setiap rupiah yang direncanakan harus berdampak langsung, dirasakan manfaatnya oleh warga hingga ke tingkat paling bawah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan tersebut selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang dikenal dengan akronim “AMANAH”Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.
“Mari kita pastikan bahwa setiap program, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan, mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ini adalah esensi pembangunan yang kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Sebagai penutup, Bupati Jeje mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga kekompakan dan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan Bandung Barat yang lebih baik.
“Semoga kesepakatan hari ini tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tapi juga menjadi awal dari keberkahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus keuangan daerah, sekaligus menjadi fondasi untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan pro-rakyat. (An/Red
Rapat Paripurna KUA-PPAS 2025 Disepakati, Pemkab Siap Jalankan Pembangunan Pro-Rakyat
