WARNAJEMBAR.COM – Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2024, Koalisi AIDS Indonesia (IAC) bersama Ikatan Mahir Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengadakan pertemuan di kompleks DPR untuk membahas percepatan Indonesia menuju bebas AIDS pada tahun 2030. Dalam pertemuan tersebut, beberapa rekomendasi penting diungkapkan kepada pemerintahan Presiden. Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian HIV dan AIDS, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sampai goal global Triple 95s.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah pembentukan Badan Percepatan Pengendalian Penyakit Menular yang independen, menggantikan Komisi Nasional Penanggulangan AIDS (KPAN) yang dibubarkan pada tahun 2017. Badan ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan terkait HIV dan AIDS. penyakit menular lainnya, serta memperkuat koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pencegahan dan pengobatan HIV di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam menanggulangi HIV.
Selain itu, IAC menekankan perlunya peningkatan anggaran nasional untuk pengendalian HIV, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap dana donor terus menurun. Pada tahun 2022, sekitar 32,3% dari overall anggaran tanggap HIV akan berasal dari pendanaan eksternal. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memobilisasi dana dalam negeri, meningkatkan kontribusi pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dalam memberi dukungan program pencegahan dan pengobatan HIV.
Yang terakhir, memperluas penggunaan alat tes HIV independen dan mengadopsi ARV generasi baru juga dianggap hal itu sebagai kunci untuk menyelesaikan AIDS pada tahun 2030. IAC mendorong pemerintah untuk dapat mempercepatnya distribusi alat tes HIV mandiri dan ARV jangka panjang yang lebih fleksibel. Tetapi tantangan utamanya adalah mahalnya harga penyembuh tersebut karena itu monopoli paten. Untuk alasan itu, Indonesia perlu mendorong produksi penyembuh generik yang lebih terjangkau agar bisa diakses oleh seluruh Orang dengan HIV (ODHIV) tanpa kendala biaya. Dukungan politik, anggaran dan kebijakan yang tepat akan sangat penting dalam mewujudkan Indonesia bebas AIDS pada tahun 2030.
Sumber: VRITIME
