Cisarua-Warnajembar.com-BandungbaratAnggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PDI P Dapil Jabar III ( Kabupaten Bandung Barat – Kabupaten Bandung ), Hj. Elin Suharliah M. Si, menggelar kegiatan Reses I Tahun sidang 2022-2023 di Gor Bulu Tangkis, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, (2/11/2022).
Hj. Elin Suharliah,” bersama para pendamping Reses
Kegiatan Reses I sidang tahun 2022-2023, tersebut turut hadir wakil ketua DPRD Bandung Barat, Hj.Ida Widaningsih S.iP, Dapil III, Ketua PAC Cisarua Edi Acay, Kepala Desa Pasirhalang yang diwakili oleh Sekdes Ra dimana, beserta perangkat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga warga Masyarakat.,
Anggota DPRD Provinsi Jawa barat Dapil III Hj. Elin Suharliah, Fraksi PDI. P, Menyampaikan,” hari ini adalah Kegiatan Reses I Tahun Anggaran 2022-2023 DPRD Provinsi Jawa Barat adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat untuk secara otomatis meningkatkan UMKM khususnya Kabupaten Bandung Barat.
Lanjut masih Hj. Elin Suharliah “, Pemerintah masih sedang berusaha untuk pemulihan perekonomian salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maka itu kami gandeng dinas terkait dalam reses untuk menyampaikan programnya agar lebih tepat sasaran dan langsung ditindak lanjuti ketika ada susulan bantuan-bantuan, tetapi bantuan itu tidak bisa berupa uang tapi bantuan itu adalah berupa pelatihan dan berupa peralatan jadi tidak ada lagi yang namanya bantuan keuangan.” Pungkas Hj. Elin Suharliah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Dapil lll Hj. Ida Widaningsih S. IP, mengatakan,” di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah permasalahan juga mengemuka dalam reses,” Masyarakat juga meminta peningkatan SDM bagi perangkat Desa, termasuk untuk lembaga di Desa seperti BPD, LPMD, KSM dan lainnya. Termasuk pengelolaan tempat wisata secara profesional serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan bersama masyarakat,” ujar anggota F-PDIP Dapil lll Kabupaten Bandung Barat, Hj, Ida Widaningsih
“Masyarakat juga berharap adanya bantuan permodalan bagi petani, bantuan bibit tanaman kopi, penambahan alokasi pemerima bantuan KIP, KIS, KSS dan BPJS, yang selalu ada permasalahan, Hj. Ida menyampaikan,”
KIS PBI APBD merupakan peralihan dari Jamkesda sedangkan PBI APBN, merupakan peralihan dari Jamkesmas. KIS PBI APBD iurannya dibiayai oleh pemerintah daerah menggunakan angaran APBD, sedangkan PBI APBN iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat menggunakan anggaran APBN.4 Juli 2022.
BPJS mandiri bisa pindah ke PBI , masuk di kelas lll, selain permasalahan itu, Hj Ida juga akan membenahi yang penerima bansos yang masih belum tepat sasaran,” Tuturnya
Di daerah pemilihan Dapil lll yang meliputi Kecamatan Cisarua, Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait dengan bantuan-bantuan pokir di tahun 2020- 20221 banyak yang belum Terealisasikan, Hj. Ida pun menjawab kenapa tidak terealisasikan dikarnakan faktor ya itu adanya Covid-19, dan Hj Ida berjanji di tahun 2023 di perubahan bisa terealisasikan.
(Anne/red)
