KAB. BANDUNG BARAT – Dalam agenda Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Daerah Pemilihan 1 (Padalarang, Ngamprah, Saguling), H. Muhammad Mahdi, S.Pd, menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan sejumlah isu strategis pembangunan daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Delta Valley Water Boom, Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah KBB. Selasa 5 Agustus 2025.
Dalam Wawancaranya, H. Mahdi menekankan pentingnya menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran dan tantangan anggota dewan, termasuk keterbatasan anggaran dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita jangan sampai salah paham. Dewan itu tidak sedang mencari enaknya sendiri. Justru dengan reses seperti ini, kita menjelaskan langsung ke masyarakat bahwa kondisi keuangan daerah masih sangat bergantung pada bantuan pusat dan provinsi. Itu pun kini mendapat peringatan dari Presiden agar daerah tidak lagi mengandalkan dana transfer,” tegas Mahdi.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya menghidupkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai solusi kemandirian fiskal.
“Kita harus mulai memanfaatkan aset dan potensi daerah. Jangan terus mengandalkan pajak atau bantuan luar. Saya ingin KBB bisa jadi kabupaten mandiri dengan PAD minimal 6 hingga 8 triliun,” tambahnya.
Infrastruktur Jadi Fokus Aspirasi Masyarakat
Dalam sesi dialog, masyarakat menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang rusak dan belum merata perbaikannya. H. Mahdi mengakui bahwa ini merupakan permasalahan serius yang terus diupayakan penyelesaiannya bersama dinas terkait.
“Alhamdulillah, kini sudah ada komitmen bersama. Tahun 2027 targetnya semua jalan desa mulus, dan jalan lingkungan selesai di 2028. Dengan dana bagi hasil dari pajak kendaraan yang cukup besar, kalau fokus kita benar, infrastruktur bisa tuntas hanya dalam waktu empat tahun,” ujarnya optimis.
Ia juga menyinggung evaluasi KDM (Kemitraan Daerah Mandiri) soal pajak kendaraan senilai 8 triliun yang baru termanfaatkan sekitar 1 triliun.
“Ini PR besar. Ke depan, kami akan kawal agar pengalokasian dana betul-betul efektif dan menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Mahdi.
Peran Kepala Desa dan Kenaikan APBDes
Terkait sinergi dengan pemerintah desa, Mahdi meminta para kepala desa untuk proaktif menyampaikan usulan kepada dewan.
Jalan desa, katanya, memang masih menjadi tanggung jawab kabupaten, namun saat ini sudah 19 titik jalan desa yang diperbaiki, dan akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sedang diupayakan naik, sejalan dengan target PAD sebesar 1 triliun di tahun 2026.
Peran Media dan Harapan ke Depan
Menutup kegiatan, Mahdi mengapresiasi peran media dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi yang konstruktif kepada publik.
“Media adalah mitra penting. Kalau ada riak-riak kemarin, kita anggap itu bagian dari perbaikan. Sekarang saatnya fokus, mari kita majukan Bandung Barat bersama-sama,” pungkasnya. (*red)
