WARNAJEMBAR.COM – Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sebesar Rp 100 miliar bukan dilihat sebagai kendala, melainkan peluang untuk melakukan investasi strategis dalam pembangunan. Dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek penting seperti pembangunan jalan, gedung rumah sakit, kantor dinas, dua sekolah baru (SMPN 14 dan SMPN 15), serta fasilitas lainnya. Menurut Sekretaris Daerah Cilegon, Maman Mauludin, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah. Untuk mengakhiri kewajiban kepada pihak ketiga, Pemkot telah menyusun strategi antara lain optimalisasi pendapatan, penjadwalan ulang kewajiban, dan restrukturisasi belanja yang diharapkan selesai pada Februari 2025.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang menjabat sejak 2021 mencatat sejumlah capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski sejumlah kebijakan akan terhambat pada triwulan IV 2024 karena defisit, tetapi fokus Pemkot tetap pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program seperti kenaikan tunjangan dan honor ASN, tenaga honorer, dan guru tetap menjadi prioritas, meski ada hibah dan bansos tertentu yang harus segera ditunda sesuai kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik tanpa mengabaikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Pemerintah Kota Cilegon juga berhasil meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal dengan cara peningkatan gaji di berbagai sektor. Guru honorer kini mendapat kenaikan dari Rp450 ribu menjadi Rp675 ribu according to bulan, bahkan mencapai Rp1 juta bagi yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Tambahan insentif bagi guru di daerah terpencil, serta kenaikan honorarium bagi pegawai RT/RW, kader, pekerja harian lepas (THL), dan pekerja kontrak (TKK) memperlihatkan langkah nyata Pemkot dalam memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat setempat. Hibah Kementerian Agama juga digunakan untuk menaikkan gaji guru madrasah sebesar 50%.
Peningkatan Tunjangan Peningkatan Pendapatan (TPP) ASN sebesar 5% according to tahun merupakan wujud komitmen Pemkot dalam memberi dorongan untuk peningkatan kinerja aparatur. Kenaikan gaji para pekerja, khususnya di sektor pendidikan dan kemasyarakatan, menjadi bukti kepedulian terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Insentif ini sepertinya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memberi dorongan untuk pembangunan pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah kota terus berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.
Sumber: VRITIMES
