Bandung Barat -WarnaJembar.com// Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, Jaja, S.Sos., SE., MM, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan langkah strategis dan prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga kohesi sosial serta memperkokoh persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.
Menurut Jaja, Kabupaten Bandung Barat memiliki karakter sosial yang sangat heterogen, baik dari sisi suku, agama, budaya, profesi, maupun latar belakang sosial. Kondisi ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang membutuhkan pengelolaan keberagaman secara terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
“FPK hadir sebagai wahana strategis dialog dan integrasi kebangsaan. Karena itu, penguatan kelembagaan FPK bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan sosiologis dan kebangsaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jaja menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan FPK diarahkan agar forum ini memiliki legitimasi yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta daya jangkau yang luas di masyarakat.
“FPK tidak boleh berhenti sebagai forum simbolik. Ia harus bertransformasi menjadi aktor strategis dalam pencegahan konflik sosial, pengelolaan keberagaman, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Dari sisi struktur organisasi, penguatan kelembagaan FPK mencakup penataan organisasi yang jelas, pembagian peran dan fungsi yang proporsional, serta penguatan kepemimpinan forum yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Jaja menekankan bahwa kepemimpinan FPK harus mampu menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai persatuan, memiliki kecakapan komunikasi lintas budaya, serta mampu membangun kepercayaan antar kelompok masyarakat.
Selain aspek struktural, penguatan kelembagaan FPK juga difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan anggota.
Pembekalan wawasan kebangsaan, pemahaman pluralisme dan multikulturalisme, peningkatan kapasitas mediasi konflik sosial, serta penguasaan teknik dialog partisipatif menjadi agenda penting.
“SDM FPK yang unggul adalah modal sosial utama agar forum ini benar-benar dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Jaja.
Dari perspektif tata kelola, Jaja menambahkan bahwa FPK perlu didukung oleh sistem kerja yang transparan dan akuntabel.
Penyusunan pedoman kerja, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme perencanaan dan evaluasi program menjadi bagian integral dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kinerja FPK. Dengan tata kelola yang baik, FPK akan memiliki arah yang jelas dan indikator kinerja yang terukur.
Dalam konteks eksternal, penguatan kelembagaan FPK juga diarahkan pada penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan perangkat daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur pemuda dan perempuan dinilai sebagai kunci keberhasilan pembauran kebangsaan.
“FPK harus menjadi simpul integrasi sosial yang mampu mengonsolidasikan berbagai kepentingan dalam bingkai kebangsaan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Jaja menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bandung Barat merupakan investasi strategis jangka panjang dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkokoh persatuan.
“FPK yang kuat secara kelembagaan akan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan semangat kebangsaan yang inklusif. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang aman, harmonis, dan berkeadaban dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
