Bandung Barat, WarnaJembar.com // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan Program Makan Bergizi (MBG) melalui penguatan sinergi lintas sektor dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Sinergitas Satuan Tugas Percepatan Program MBG Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Ngamprah, Selasa (30/12/2025).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut kebijakan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta arahan Kementerian Dalam Negeri.
Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi data lapangan, percepatan penyediaan infrastruktur, hingga pemenuhan aspek legalitas dan standar kesehatan SPPG.
Berdasarkan data capaian hingga Desember 2025, sebanyak 91 unit SPPG atau sekitar 75 persen dari total 121 unit yang telah inventarisasi di Kabupaten Bandung Barat sudah beroperasi.
Program ini telah melatih 4.183 penjamah makanan, serta mencatat 21 unit SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan target seluruh unit tersertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada triwulan pertama tahun 2026.
Dalam paparannya, disampaikan pula bahwa optimalisasi kapasitas dapur SPPG mampu melayani rata-rata 2.000 hingga 2.600 siswa per unit dapur. Wilayah Cihampelas tercatat sebagai wilayah dengan capaian layanan tertinggi, disusul Batujajar, Lembang, dan Cipeundeuy.
Hal ini menunjukkan besarnya peran SPPG dalam menjamin pemerataan akses pangan bergizi bagi masyarakat, khususnya peserta didik.
Meski demikian, Pemkab Bandung Barat mengidentifikasi sejumlah kendala strategis yang perlu segera ditangani, di antaranya terkait legalitas lahan, pemenuhan standar higiene, penguatan logistik dan rantai pasok pangan lokal, serta sistem manajemen limbah dapur SPPG.
Untuk itu, diperlukan kerja bersama lintas OPD, kecamatan, desa, hingga mitra strategis lainnya.
Dalam kerangka peran, Pemerintah Daerah berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) dan KPPG menjadi penyelenggara utama.
Dukungan juga datang dari kecamatan dan desa, perbankan, UMKM, koperasi, BUMDes, hingga TNI–Polri untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional.
Sebagai tindak lanjut konkret, rapat menyepakati sejumlah rencana aksi, di antaranya percepatan sertifikasi lahan PSU di Cihampelas, penuntasan SLHS dalam waktu 14 hari bagi SPPG yang telah beroperasi, penetapan gedung kantor KPPG Tipe B, serta penguatan monitoring mingguan guna memastikan keamanan pangan dengan prinsip zero accident.
Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, melalui optimalisasi pemanfaatan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes, sehingga tercipta ekosistem pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dengan sinergi yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimistis dapat menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang aman, sehat, dan berkelanjutan. (Aa/Red)
