Bandung Barat – WarnaJembar.com // Agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 kembali menegaskan peran legislatif dalam memastikan program negara berjalan efektif hingga tingkat akar rumput.
Pipih Supriati dari Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pembinaan masyarakat di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema Manajemen Kesehatan Hewan tersebut menghadirkan narasumber teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan guna memberikan pemahaman langsung kepada warga terkait tata kelola kesehatan ternak yang baik dan berstandar.
Dalam sambutannya, Pipih menegaskan bahwa pengawasan P3D merupakan instrumen konstitusional DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, aparatur lingkungan, serta warga yang hadir aktif mengikuti kegiatan.
Menurutnya, sektor peternakan desa merupakan salah satu penopang ekonomi lokal yang memiliki potensi besar apabila didukung manajemen kesehatan hewan yang tepat.
Ia menekankan bahwa kesehatan ternak berpengaruh langsung terhadap kualitas produksi pangan, stabilitas pendapatan peternak, serta ketahanan ekonomi keluarga.
Pendekatan Pengawasan Terpadu
Legislator Komisi II itu menjelaskan bahwa rangkaian pengawasan P3D tahun ini dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah dengan fokus sektor berbeda. Sebelumnya,
ia meninjau program koperasi desa di kawasan Padalarang serta sektor perikanan di sekitar Situ Ciburuy, yang dinilai memiliki potensi strategis bagi penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal.
Pendekatan lintas sektor tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi pembangunan desa terpadu agar kebijakan tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan antara sektor usaha, produksi pangan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Edukasi Teknis untuk Peternak
Dalam pemaparan materi, perwakilan dinas menjelaskan bahwa pencegahan penyakit ternak harus dimulai dari manajemen kandang yang higienis, pola pakan bergizi, pengawasan kesehatan rutin, serta vaksinasi berkala.
Edukasi ini penting karena banyak kerugian peternak terjadi bukan karena faktor pasar, melainkan akibat penyakit hewan yang sebenarnya dapat dicegah.
Selain itu, masyarakat juga diberi pemahaman mengenai pentingnya pelaporan cepat jika terjadi gejala penyakit pada ternak, sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum menyebar luas.
Aspirasi Jadi Bahan Kebijakan
Dialog terbuka antara warga dan legislator menjadi bagian penting kegiatan. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan pelatihan teknis peternakan, akses obat hewan, hingga dukungan pemasaran hasil ternak.
Pipih memastikan seluruh masukan akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi kebijakan DPRD kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk pengawasan nyata agar setiap rupiah anggaran daerah memberi manfaat langsung bagi warga.
“Negara harus hadir sampai ke desa, memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya. (Aa/Red)
